Mendagri Bangun Sinergi Pusat, Daerah dan Dunia Usaha Hadapi Covid-19
Mendagri Tito Karnavian teleconference bersama seluruh Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) se- Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Apindo, KADIN dan ,HIPMI (Foto: Kemendagri) .

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Selasa (7/4/2020) menggelar teleconference bersama seluruh Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) se- Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). 

Video conference ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmirta, Menteri Sosial Jualiri P Batubara, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparwanto, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziah, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengapa ini penting: Teleconference bertujuan untuk membangun sinergi tripartit antara pusat, daerah dan dunia usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mengahadapi krisis Covid -19.

Konteks : Wabah virus Corona (Covid-19) dinilai telah mengganggu ketersediaan kebutuhan mendasar seperti pangan, sarana alat kesehatan karena minimnya pasokan atau distribusi ke daerah karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19

  • Diskusi difokuskan ke isu strategi menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar termasuk pangan guna mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah.
  • Melakukan pendataan awal jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten kota Indonesia.
  • Mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.

Apa katanya:

  • Beberapa provinsi misalnya seperti Nusa Tenggara Timur kekurangan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, Sumatera Selatan membutuhkan 250 juta masker biasa, Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan 3,2 juta buah Alat Pelindung Diri (APD).
  • Mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.
  • UKM, seperti usaha konfeksi rumahan bisa akan dimobiliasi untuk produksi APD.
Perlu Dihitung secara Cermat Dampak Corona terhadap Ekonomi Nasional

Pendapat Mendagri: Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan suplay. Sehingga dapat mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini.

"Ide forum diskusi ini sangat cemerlang karena membantu kami memahami jenis dan jumlah serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data ini sangat berguna bagi anggota kami untuk keperluan produksi dan distribusinya," kata Mendagri Tito Karnavian.

Hasil pendataan Tim Kemendagri : Kebutuhan riil alat kesehatan seperti APD, masker, rubber glown, alkohol, obat-obatan, sanitizer dan lain-lain di seluruh Provinsi Indonesia.

Pendapat HIPMI: Peran dunia usaha melawan Covid 19 dapat menjadi terukur dan maksimal. "Terima kasih pak Mendagri atas inisiatif ini," ujar Mardani Maming, Ketua HIPMI.

Pendapat KADIN Indonesia:

  • Pemerintah pusat dan Daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat
  • Hal ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah.

"Industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor," kata Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P Roeslani

Pendapat BKPM:

"BKPM berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai ijin edar, sertifikasi atau ijin alih usaha pabrik yang memproduksi alat kesehatan berhubungan Covid 19," kataa Bahlil Lahadahila, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia,

Arahan Mendagri : Disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan PSBB, pemerintah juga harus menangani aspek sosial dan ekonomi dampak serangan Covid-19 termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid 19 masih berlangsung.

"Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah khususnya Daerah Kabupaten/ Kota dan dunia usaha, untuk bersatu menghadapi Covid-19," tutup Mendagri.


0 Komentar