Mendes PDTT Diperintahkan Jokowi Bentuk Superholding BUMDes
Mendes PDTT Halim Iskandar (Foto: Katadata)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan konsep Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal superholding badan usaha milik desa (BUMDes). Konsep tersebut pada intinya menggabungkan BUMDes antar kabupaten menjadi satu-kesatuan.

Pertama dia menjelaskan yang sekarang sudah berjalan, yaitu holding BUMDes yang memproduksi padi. Sebagai contoh, satu BUMDes mungkin hanya bisa menghasilkan 3.000 ton padi per tahun. Begitu dibentuk holding BUMDes di antar desa satu kabupaten bisa menghasilkan 6.500 ton beras.

"Setelah dilakukan kerja sama antar desa dibangun BUMDes bersama pendampingan penanaman, pembibitan dan seterusnya sampai panen sampai pada rice milling unit menghasilkan beras premium. Nah di 2022 akan menghasilkan 6.500 ton per tahun," kata dia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Naik 100 persen. Dari mana? dari pengelolaan holding. Karena apa? karena dari pengelolaan model holding, karena sudah melibatkan beberapa desa yang di-cover oleh kabupaten," jelasnya.

Holding BUMDes di masing-masing kabupaten ini bisa lagi digabungkan menjadi superholding. Itu bakal meningkatkan produksi lebih besar lagi ketimbang cuma holding, bahkan bisa bersaing di pasar ekspor.

"Nah ini kan sudah butuh jaringan, sudah butuh kalau perlu ekspor, nah kalau sudah begitu itu yang disebut Pak Presiden dengan superholding," terangnya.

Superhodling BUMDes ini juga bisa membantu mengatasi keterbatasan akses hingga permodalan.

"Keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani, maka di sinilah ada superholding," tambahnya.