Mendikbud: Guru-guru Terdampak Banjir Diberi Tunjangan Khusus Selama Tiga Bulan
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

JAKARTA, JAKARTA.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberi tunjangan khusus bagi guru-guru yang terdampak banjir. Tunjangan khusus tersebut akan diberikan selama tiga bulan. Sementara, tunjangan profesi bagi guru terdampak banjir juga tetap akan dibayarkan.

Hal itu dikatakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim seperti dikutip dari laman Kemdikbud RI, kemdikbud.go.id, Sabtu (4/1/2020). Menurut Nadiem, Kemendikbud sedang melakukan pendataan untuk pemberian tunjangan khusus tersebut.

Selain pemberian tunjangan khusus, Nadiem juga menekankan kesehatan dan keselamatan para guru/pendidik, anak didik dan tenaga kependidikan dalam situasi darurat bencana. Menurutnya, apabila kegiatan belajar mengajar masih belum bisa dilaksanakan seperti semula, maka kegiatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan dapat diliburkan.

"Selama sekolah diliburkan, guru dapat memberikan tugas-tugas kepada murid sesuai dengan kondisi di lapangan," jelas Mendikbud di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Sementara itu, terkait rehabilitasi sekolah terdampak banjir, Mendikbud menyatakan akan melakukan koordinasi dan pengkajian terlebih dahulu dengan melibatkan Pemda, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lebih jauh dijelaskan Mendikbud, pada saat situasi darurat bencana, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dapat menjadi acuan. Di dalamnya jelas diatur peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan atau sekolah.

Di antara tugas Pemda yang diatur dala Permendikbud dimaksud adalah mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah, melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat, mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana, menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana sesuai kewenangannya, dan memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Selain itu, Pemda juga bertugas memberikan bantuan kepada satuan pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; melakukan kajian kelaikan bangunan satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana; memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana; melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada masyarakat.

Adapun pemerintah pusat berkewajiban melaksanakan koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana dengan memerhatikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya; proses pendidikan ramah anak dan inklusif dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.


Penulis: Melda Riani