Mengais Jejak Refly, Si Pengkritik yang Terlampau Berisik
Mengais Jejak Refly Harun

Dicopotnya Refly dari jabatan komisaris karena dugaan terlalu banyak mengkritik pemerintah.

REFLY Harun mungkin memang perlu istirahat sejenak. Berdasarkan sejumlah kabar, pengamat tata negara itu harus menanggalkan jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdalih bahwa pencopotannya merupakan “penyegaran” manajemen perusahaan.

Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini, mencopot Refly bersamaan dengan Heryadi dari jabatan komisaris independent; Bambang Setyowahyudi dari jabatan komisaris; dan Lukita Dinarsyah Tuwo dari kursi komisaris.

Lalu, Erick menggantinya dengan Achmad Djamaludin sebagai komisaris utama pengganti Refly; Arman Depari sebagai komisaris; Herbert Timbo Parluhutan Siahaan sebagai komisaris independent; dan Irma Suryani Chaniago sebagai komisaris.

Mungkin dengan nada geram, Refly pun mengucapkan sepatah kata satire sebagai salam perpisahan melalui cuitan miliknya.

“Terima Kasih Rini Soemarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan,” cuit Refly pada akun @ReflyHZ.

“Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniiup pluit. Pemerintah bener kita dukung, nggak bener kita kritik. Salam.”

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Januari 1970 ini bukan orang sembarangan dalam bidang akademik. Refly mengawal pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada (UGM), salah satu universitas terbaik se-Indonesia, pada tahun 80-an.

Tatkala di univeritas tersebut, Refly pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Hukum pada 1991-1992; lalu lulus pada 1995. Setelah lulus, ia mendahulukan petualangannya sebagai wartawan.

Namun tak lama dari dunia jurnalistik, Refly pun kembali ke dunia akademik. Dan ternyata, karir akademiknya memang brilian.

Usai jadi wartawan, pria berdarah Palembang itu melanjutkan studinya ke S2 Universitas Indonesia, jurusan hukum pada 2002. Lalu, karir akademiknya kembali moncer tatkala dia berhasil menyabet S2 LL. M dari University of Notre Dame Amerika Serikat dan gelar doctoral S3 ilmu Hukum di Universitas Andalas.

Dalam dunia akademik, dia memang dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang menyorot berbagai kebijakan pemerintah. Seringkali, ia mengkritik kebijakannya, tapi beberapa kali ia memuji.

Pun dalam dunia politik, sosok Refly memang patut diperhitungkan. Sebab, ia sempat masuk ke jajaran istana mendampingi presiden.

Pada 2014 misalnya, Refly sempat menjadi staf ahli presiden—yang sebelum itu membela Jokowi mati-matian pada pemilihan presiden. Posisinya, bisa dikatakan, cukup strategis untuk melihat peta politik yang terjadi dari dalam dan luar istana.

Setahun menjadi staf ahli, ia ditunjuk menjadi Komisaris utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada 2015. Ternyata, tiga tahun berjalan, ia pun kembali dimutasikan dari Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk ke Komisaris utama PT Pelindo I.

Belum jelas kabar permutasian itu. Tapi dari sejumlah berita, Refly memang dipindahkan lantaran suka mengkritik pemerintah. Ia selalu menegaskan bahwa dirinya netral dalam berpolitik.

Ketika bicara kritik pada pemerintah, tampaknya itu memang benar adanya.

Sejak 2017 hingga sekarang, Refly memang menjadi sosok yang seringkali mengkritik pemerintah.

Refly, bak Rocky Gerung, selalu tampil di forum besar di media massa seperti Indonesian Lawyers Club, ataupun media lainnya, lalu melontarkan debat dan kritik-kritik terhadap pemerintah. Gaung kritiknya semakin kencang tatkala ia membuat akun videonya di sosial media untuk merespon berbagai macam kebijakan negara.

Selama wabah corona berlangsung, pria itu nampaknya terlampau berisik dalam mengkritik pemerintah. Rata-rata tiap videonya, meski tak semua, selalu dipenuhi kritik terhadap pemerintah.

Dalam konteks Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) misalnya, Refly mengatakan, opsi PSBB adalah upaya pemerintah untuk menghindari lockdown, lantaran pemerintah tak ingin menanggung kebutuhan dasar masyarakat selama karantina.

Terdapat perintah undang-undang (UU) dalam UU Kekarantinaan yang mengatakan bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan hewan peliharaan di daerah karantina itu.

Sementara, UU yang digunakan pemerintah adalah UU Keadaan Bahaya atau darurat sipil yang menekankan pengembalian tata tertib sosial di masyarakat—dan terasa tidak tepat penggunaannya. Darurat sipil diterapkan ketika terjadi kekacauan dalam aspek keamanan dan pertahanan. Sedangkan tujuan darurat kesehatan (UU Kekarantinaan), yakni mengembalikan kesehatan masyarakat seperti sebelum adanya wabah. Titik poin inilah yang Refly kritik.

Darurat Sipil: Melawan Corona dengan Pagar Betis

Tak hanya itu, Refly pun terkadang usil ketika memainkan videonya.

Dalam sebuah videonya di sosial media, Refly terkadang suka menyentil pemerintah dengan dalih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari netizen.

Judul videonya saja menggigit: “Ingin Jokowi mundur, Bagaimana caranya?”

Sebetulnya, isi video itu sederhana: menyapa netizen dan menjawab pertanyaannya. Tetapi, tampaknya itu jadi kesenangan Refly untuk menarik perhatian netizen, sekaligus juga mungkin untuk “membuat gatal tangan pemerintah.”

Ketika ada netizen yang menginginkan Jokowi mundur karena tak becus mengurus Covid-19 dalam video tersebut, Refly pun memfasilitasinya.

Kata Refly ketika menjawab pertanyaan netizen, dalam video yang posting pada 7 April 2020 tersebut, “UUD 1945 setelah perubahan sudah mengatur bagaimana memakzulkan atau memundurkan presiden, yaitu bila yang bersangkutan melanggar hukum tentang penghianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.”

Tiga belas hari setelah video tersebut beredar, si tukang kritik itu tak disangka-sangka dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama perusahaan BUMN itu. Gaji kurang lebih 50 juta sebulan tak Refly nikmati lagi. Apes memang, tetapi begitulah salah satu cara negara bekerja dalam menyingkirkan lawan-lawannya.

Refly pun kehilangan jabatannya sebagai komisaris utama. Tapi percayalah, dirinya belum tentu kehilangan kepercayaan publik. Selamat, Refly! (AK)


0 Komentar