Menkes Tolak Permohonan PSBB Sorong, Papua Barat
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menolak permohonan Walikota Sorong, Papua Barat untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tersebut. Menkes menilai Sorong belum memenuhi kriteria penetapan PSBB.

Mengapa ini penting: Jumlah kasus COVID-19 di Papua Barat saat ini hanya dua kasus positif yang ditemukan, berbeda dengan Papua yang ditemukan 68 kasus. Kedua kasus tersebut ditemukan di Kota Sorong, sehingga dimasukkan sebagai zona merah. Namun, berdasarkan atas pertimbangan kajian dan epidemiologi dan aspek teknis lain, belum memenuhi syarat untuk ditetapkan PPBB.

Konteks: Kota Sorong, Papua Barat masuk daerah zona merah karena telah ditemukan dua kasus positif COVID-19. Kota Sorong sendiri sudah melakukan karantina wilayah, dan mengajukan pemberlakuan PSBB karena belum memenuhi persyaratan.

"Atas pertimbangan kajian epidemiologi dan aspek-aspek lainnya oleh tim teknis, kami belum bisa menetapkan PSBB bagi wilayah Sorong,” kata Terawan, di Jakarta seperti dalam keterangan tertulis , Senin (13/4/2020).

Kronologis penolakan PSBB :

  • Walikota Sorong Lambert Jitmau melayangkan pengajuan PSBB kepada Menkes Terawan pada 6 April 2020.
  • Tim teknis kemudian melakukkan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis.
  • Hasil kajian menganggap belum bisa menetapkan PSBB di Sorong.
  • Menkes Terawan mengirimkan surat kepada Walikta Sorong tanggal 12 April 2020 yang menyatakan bahwa di Sorong belum dapat ditetapkan PSBB.
  • Keputusan belum bisa diterapkannya PSBB tersebut bukan hanya didasarkan pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya oleh tim teknis, tapi juga memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Pemerintah Siapkan Strategi Ekonomi Hadapi Dampak COVID-19

Kriteria penerapan PSBB: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diatur bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi sejumlah kriteria.

  • Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  • Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
  • Penetapan PSBB ditetapkan atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.
  • Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga harus memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menetapkan PSBB.

Dengan ditolaknya permohonan PSBB, Menkes berharap Walikota Sorong Lambert Jitmau tetap melakukan upaya penanggulangan Covid-19 dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Sorong harus tetap melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)," pungkas Menkes Terawan Agus Putranto.


0 Komentar