Menteri Bintang Minta Prostitusi Modus Kawin Kontrak di Puncak Dihentikan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi pekerja seks komersial. (Foto: Merdeka)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada jajaran Polri, khususnya Polres Bogor yang telah berhasil mengungkap praktek jaringan prostitusi terselubung dengan modus kawin kontrak di Puncak Bogor, Jawa Barat.  

Menurut Bintang, modus seperti itu harus segera dihentikan. "Saya menghimbau semua pihak, baik itu pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat setempat untuk berperan aktif memantau dan melaporkan kepada aparat kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat jika mendengar, melihat, dan menyaksikan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka," ujar Bintang dalam keterangan resminya, Minggu (29/12/2019).

Bintang mengungkapkan pada pertengahan 2019, Kementerian PPPA sudah melakukan asesmen dan kajian terkait masalah prostitusi di wilayah Puncak.

Hasilnya mengindikasikan adanya praktik eksploitasi seksual terhadap perempuan, termasuk juga anak yang dilakukan baik secara daring dan luring. "Hasil temuan ini nantinya akan menjadi model perlindungan khusus melalui pendekatan pemenuhan hak anak," kata Bintang.

Guna menekan kasus serupa terulang, Bintang menyebut ada lima program di kementeriannya. Di antaranya pengurangan angka kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual dan pencegahan berbagai praktik perkawinan anak. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang yang berdampak pada masa depan mereka.

Beberapa langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan Kemen PPPA guna mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Di antaranya membangun sistem Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan mendorong Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang berfungsi melindungi anak.

Selain itu, Kementerian PPPA mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk aktif melawan kejahatan seksual melalui aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).


0 Komentar