Menteri Luhut Yakinkan Energi Ramah Lingkungan Dapat Tekan Defisit Transaksi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Bus listrik sangat ramah lingkungan. (Foto: Haluan.co/Yayat R Cipasang)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sumber energi ramah lingkungan yang besar di Indonesia bisa memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan.

Dengan mengolah energi ramah lingkungan dan lebih murah ini, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor BBM yang merupakan salah satu faktor utama terjadinya defisit pada neraca perdagangan.

Mengenai potensi energi hijau yang ada, Luhut mencontohkan, saat ini tenaga air atau hydropower di Papua saja terdapat potensi sekitar 22.000 MW, di Kalimantan sebesar 11.000 MW. Sedangkan, total potensinya di Indonesia sekitar 443.208 MW.

"Selama bertahun-tahun kami baru menyadari potensi energi ramah lingkungan ini. Jika ini bisa kami kelola, tentunya bisa dapat menekan neraca transaksi Indonesia," tegas Luhut dilansir dari laman resmi Kemenko Maritim dan Investasi, Kamis (5/12/2019).

Luhut pun berharap masyarakat juga semakin memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Pengembangan energi terbarukan ini menurutnya juga bisa didorong oleh semakin murahnya teknologi baterai lithium.

Luhut mengungkapkan sudah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Governor Directors and Corporate Auditors JBIC Tadashi Maeda, membicarakan kemungkinan kerja sama pembiayaan di bidang energi ramah lingkungan.

"Kami berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen hingga tahun 2030. Salah satu usaha yang kami lakukan adalah mendorong penggunaan mobil listrik. Selain itu, kami juga mendorong penggunaan biodiesel. Sejauh ini Indonesia telah mengimplementasikan B20. Pada 2020 nanti kami akan mulai implementasi B30," jelasnya.

Emisi Karbon

Luhut mengatakan Indonesia sedang berusaha untuk menekan emisi karbon. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia untuk menjalankan Paris Agreement.

"Kami berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen hingga tahun 2030. Salah satu usaha yang kami lakukan adalah mendorong penggunaan mobil listrik. Selain itu, kami juga mendorong penggunaan biodiesel. Sejauh ini Indonesia telah mengimplementasikan B20. Pada 2020 nanti kami akan mulai implementasi B30," kata Luhut.

Paris Agreement adalah kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon, sehingga kenaikan suhu bisa di bawah 2 derajat per tahun.

Ekspor Nikel

Menko Luhut menjelaskan mengenai transformasi ekonomi Indonesia dari yang berbasis komoditi menjadi yang berbasis nilai tambah, seperti nikel ore menjadi stainless steel/karbon steel sampai baterai litium.

"Selama ini kami hanya mengimpor bahan mentah, kini kami bertransformasi kepada ekspor bahan yang bernilai tambah. Pelarangan ekspor bijih nikel adalah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk nikel melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk ekspor yang memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya mampu mengurangi defisit transaksi berjalan," jelas Luhut.

Menko Luhut menjelaskan Indonesia saat ini memiliki kawasan industri khusus produksi nikel dan baterai kendaraan yakni di Morowali dan di Weda Bay, Halmahera.

"Diharapkan ekspor dari hasil pengolahan mineral di Morowali diproyeksikan dapat mencapai angka USD35 miliar pada 2025 nanti," katanya.


Penulis: Milna Miana


0 Komentar