Menteri Sri Mulyani Berburu Pajak di Tengah Ancaman Defisit Anggaran

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Penumpang jaga jarak di Transjakarta (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Menteri Sri Mulyani Berburu Pajak di Tengah Ancaman Defisit Anggaran

Ekonomi | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 23:59 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah terancam defisit anggaran menyusul mewabahnya corona baru (COVID-19) yang telah menjadi pandemi dunia. Sementara di Indonesia jumlah korban pun terus meningkat.

Data terakhir yang disampaikan Gugus Tugas Penanganan Corona sampai tadi siang terkonfirmasi positif 1.677 orang, sembuh 103 dan meninggal 157 jiwa.

Pemerintah sudah dipastikan banyak menggelontorkan dana untuk pencegahan dan penanganan dampak corona ini. Salah satu pendapat yang harus digenjot adalah memaksimalkan pajak. Sementara pendapatan pajak dari perusahaan dalam negeri sudah pasti terganggu atau stagnan.

Menyiasati hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani rupanya masih memiliki celah dengan memburu perusahaan luar negeri yang banyak mengeruk keuntungan dari Indonesia seperti Google, Facebook, Netflex dan Zoom.

Ini dasar hukumnya: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dalam Rangka Menghadapi Ancaman Virus Corona Covid-19.

  • Dalam Pasal 6, pemerintah akan memungut pajak dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
  • "Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi yang signifikan dapat diberlakukan sebagai badan usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan (PPh).
  • "Besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah."
  • Pasal 7, Jika perusahaan internet tidak menyetor pajak PPn atau pajak transaksi elektronik maka Menteri Komunikasi dan Informatika dapat memutus akses perusahaan atas permintaan Menteri Keuangan. Pemutusan akses tersebut dilakukan setelah Kementerian Keuangan melayangkan surat teguran terlebih dahulu.
Jokowi Keluarkan Perppu, Pasal Ini Dinilai Janggal dan Lampaui Kewenangan

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, perusahaan digital raksasa ini tidak dapat ditarik pajak karena tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. UU Perpajakan Indonesia memang mensyaratkan subjek pajak memang harus memiliki BUT di Indonesia. Netflix misalnya, pusatnya bisnis dan transaksinya ada di Belanda.


0 Komentar