Menunggu Koruptor Berucap: Terimakasih Corona!
Sebanyak 22 napi megakorupsi bakal bebas? (Ilustrasi: Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Aktivis antikorupsi mengkhawatirkan kemungkinan pemerintah memberikan karpet merah untuk para koruptor keluar dari penjara menyusul mewabahnya virus corona baru (COVID-19. Korupsi tidak 'keren' lagi karena nilai kejahatan luar biasanya luntur.

Mengapa ini penting: Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), bila revisi ini lolos maka 22 napi megakorupsi yang telah merugikan negara dipastikan lolos. Seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, pengacara kondang OC Kaligis hingga mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, bakal bebas.

Konteks:

  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laolly saat rapat kerja dengan Komisi III DPR lewat teleconference menyatakan rencana untuk merevisi PP 99 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu poin dalam revisi ini diusulkan untuk membebaskan napi koruptor yang memenuhi syarat di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.
  • Alasannya kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas sehingga rawan penyebaran virus corona.

Suara Istana: Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono seperti dikutip dari CNN Indonesia menyatakan, semestinya napi koruptor tidak dibebaskan dengan alasan lapas kelebihan kapasitas. Namun, Dini tidak tegas menolak dengan alasan draf revisinya belum sampai ke Istana. "Untuk napi koruptor, narkotika, terorisme harusnya tidak boleh dibebaskan," ujar Dini.

Suara KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menolak rencana Yasonna merevisi PP 99 Tahun 2020. Jikapun dilakukan revisi tidak termasuk para koruptor. Menurutnya selain KPK tidak pernah diminta pendapat juga kalau dibebaskan tidak ada efek jera kepada mereka. "KPK berharap jika dilakukan revisi PP tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor," ujar Jubir KPK Ali Fikri.

Suara ICW: Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengingatkan, korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak tepat dengan cara merevisi PP 99 Tahun 2020. Menurut Kurnia, pembebasan koruptor hanya dimungkinkan lewat grasi dan amnesti. "Dengan langkah Menkumham seperti ini bagaimana kita berharap efek jera akan ada di Indonesia?" kata Kurnia seperti ditulis Tempo.

View this post on Instagram

Berdalih mencegah penularan COVID-19, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berencana bebaskan koruptor. . Untuk itu ia berencana melakukan revisi Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. . Yang pertama, narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya. . Yang kedua, narapidana kasus narkotika yang dihukum 5-10 tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya. . Keputusan ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur. Menurutnya Yasona merusak reformasi hukum yang dibangun sejak reformasi yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa. . "Landasan pikir itu seakan dihapus, seolah korupsi kejahatan biasa, dia menyamakan maling ayam dengan maling uang rakyat," . Rakyat diminta diam di rumah, Koruptor mau dibebasin. . . . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitik_ | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . #haluanmediagroup #beritadunia #beritahariini #haluankalbar #haluan #infoupdate #viral #lagiviral #trendingtopic #trending #infotrending #infoterkini #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on


0 Komentar