Meraup Pajak Digital di Tengah Corona

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Meraup Pajak Digital di Tengah Corona

Pajak digital ditujukan untuk menambah pemasukan negara, mengingat wabah corona mengakibatkan ekonomi negara terjun bebas.

Sri Mulyani mungkin geram dengan kondisi saat ini. Di tengah wabah corona yang mematikan aktivitas ekonomi dan mempengaruhi terjadinya resesi dunia, ada saja yang meraup keuntungan atas kerugian.

Himbauan physical distancing dalam skala besar, yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, membuat orang-orang ngendon di rumah saja. Otomatis, hal itu memicu kegiatan ekonomi sangat melambat.

Namun, keberadaan masyarakat yang di rumah saja membuat mereka mencari wahana baru untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas digital jadinya pun menjadi minat utama lantaran itulah satu-satunya media untuk mengekspresikan diri. Permintaan kebutuhan internet pun melonjak.

Facebook dan Whatsapp misalnya, total pengiriman pesan di seluruh platformnya meningkat lebih dari 50 persen bulan lalu. Di Italia, pihak Facebook menyebut ada sekitar 70 persen penduduk yang menghabiskan waktu untuk aplikasi itu sejak krisis tiba.

View facebook live dan Instagram di Italia berlipat ganda dalam waktu seminggu. Kemudian, pengiriman pesan juga meningkat lebih dari 50 persen, dan waktu yang dihabiskan untuk group calling naik hingga 1000 persen selama sebulan terakhir. Untuk Whatsapp, panggilan suara dan video meningkat lebih dari dua kali lipat di aplikasi tersebut.

Sri Mulyani peka bahwa fenomena itu benar-benar terjadi. Di tengah wabah itu, perlu sekali negara membutuhkan uang untuk menggerakkan roda ekonomi. Terlebih, Jokowi juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp405,1 triliun beberapa waktu lalu untuk mengatasi wabah corona.

Semakin habis lah anggaran untuk pembangunan ekonomi. Tapi biar bagaimanapun juga, konsekuensi dari wabah ini adalah mengorbankan anggarannya untuk keselamatan rakyat.

Sementara, platform digital besar yang telah melanglangbuana itu malah tidak terlihat memberikan kontribusinya selama kondisi memburuk. Mereka tidak membayar pajak digital, mengingat juga pemerintah belum membuat aturan pajak digital.

Sepertinya, ini yang menjadi dasar pemikiran Sri Mulyani. Ketika wabah corona sudah memakan 1500 korban di Indonesia, menteri keuangan itu pun memutuskan untuk memajaki bisnis-bisnis digital yang meraup untung di tengah penderitaan.

Caranya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus.


Menyorot Kelalaian Terawan

Ada dua bisnis yang ia sorot: Netflix dan aplikasi video call zoom. Dua bisnis ini mungkin dianggapnya sedang laku keras tatkala wabah corona merebak, padahal perusahaannya sendiri tidak eksis di Indonesia.

Karena itu, sederhananya, daripada menunggu perusahaannya agar eksis di Indonesia, lebih baik itu dipajaki agar setidaknya bisa menjaga basis pajak dan menambah pemasukan negara.

Olah Pajak Digital

Apa yang disorot Sri Mulyani mengenai pengenaan pajak untuk bisnis digital sebetulnya sudah diisukan sejak lama. Era disrupsi memberikan pengaruh terhadap cara kerja negara. Pasalnya, era ini mampu memotong birokrasi.

Contohnya, ketika kita ingin melakukan transaksi elektronik, kita tak musti harus berhadapan langsung dengan pihak penjual lalu bertransaksi.

Cukup transfer saja melalui internet banking, transaksi terjadi. Ini bersifat memotong birokrasi. Sebab, pembayaran biaya-biaya negara seperti listrik atau lainnya tak musti berhadapan dengan birokrasi, tetapi bisa langsung dikirim melalui elektronik.

Selain itu, bagi bisnis lintas negara yang berfokus pada transaksi elektronik, mereka tidak perlu membangun kantor di mana mereka menjalankan bisnis.

Sementara, perpajakan yang dilakukan saat ini masih menilai pengenaan pajak bagi perusahan yang didasarkan pada kehadiran kantor perusahaan tersebut. Fenomena ini sudah umum terjadi di belahan negara manapun.

Selain itu, belum ada standar yang jelas dalam penentuan pajak untuk bisnis online, masing-masing negara yang telah menerapkan pajak digital menerapkan ketentuan yang berbeda-beda.

Jangankan menentukan standar, melacak identifikasi pajaknya saja sulit. Bisnis online membuat pemerintah sulit untuk menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat kepada otoritas negara mana pajak tersebut harus dibayarkan.

Bisa dikatakan, semakin meluas bisnis digital di kalangan masyarakat, semakin sulit negara untuk memperoleh pemasukan dari pajak.

Apalagi di Indonesia, negara dengan penduduk 264 juta jiwa per 2017 ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya melalui transaksi digital. Daya tarik itu bisa terbukti dari hadirnya 4 startup perusahaan—yang tak perlu saya sebutkan—berstatus “Unicorn” dengan valuasi lebih dari US$ 1 miliar.

Karenanya, ini bisa menjadi kesempatan besar bagi pemerintah untuk mengolah pajak digital, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, agar mereka mau membayar pajaknya. Langkah Sri Mulyani di tengah wabah corona untuk memajaki bisnis-bisnis besar digital itu termasuk langkah yang berani.

Meskipun, pengolahan pajak digital itu memang perlu pembelajaran dan percobaan mengingat beberapa tantangan era digital eksis saat ini. Tetapi, tak ada salahnya untuk mencoba. (AK)


0 Komentar