Meski Direstui Setneg, PSI Tetap Ngotot Tolak Formula E Anies
Ilustrasi balapan Formula E. (FOTO: AFP)

JAKARTA, HALUAN.CO - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, tetap ngotot menolak rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menggelar balapan Formula E di kawasan Monas meskipun telah direstui oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). 

Menurut Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Idris Ahmad, surat persetujuan Setneg terkait penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas harus dilihat secara lengkap dengan syarat-syarat yang menyertai.

Karena, kata dia, Setneg merupakan Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka atau Lapangan Monas.

“Surat itu memuat persetujuan dengan syarat ketat sekali. Mungkin karena kebiasaan Gubernur Anies Baswedan yang suka menerabas aturan, maka Komisi Pengarah mengingatkan Anies secara eksplisit agar hati-hati dan tidak menerabas rambu-rambu,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2020).

Idris mengatakan, Anies harus membuka rencana induk revitalisasi Monas dan peta lokasi yang akan dipakai untuk formula E.

“Publik berhak mengetahui rencana Pemprov DKI Jakarta untuk Revitalisasi Monas. Sejak sekarang harus dipublikasikan, dibuat transparan. Kita sama-sama mengawasi, jangan sampai main tebang pohon kayak sebelumnya,” ujarnya.

PSI, tegas Idris, tetap pada pendiriannya untuk menolak Formula E. Dirinya meminta agar anggaran Formula E dialokasikan untuk banjir dan kebutuhan warga miskin seperti jamban.

"Banjir masih melanda Jakarta. Ini harus ada penganggaran untuk mencegahnya terulang. Di Jakarta Barat, masih ada warga yang belum punya tempat buang air yang layak. Daripada untuk Formula E yang tak jelas manfaatnya, lebih baik uang dipakai untuk hal-hal semacam itu. PSI adalah yang pertama menolak Formula E dan kami konsisten pada pendirian itu," kata Idris.

Penjelasan Mendagri Tito soal Status Ibu Kota Jakarta Berakhir Juni 2020

Sebelumnya, Kementerian Sekretaris Negara telah melayangkan surat persetujuan terkait penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas.

Ada empat syarat yang disampaikan Komisi Pengarah dan harus dipatuhi Pemprov DKI. Pertama, konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lain harus sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.

Terakhir, melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.