Minta Pemerintah Larang Mudik, PSI: Imbauan Saja Tak Cukup!

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Suasana tol dalam kota yang sepi imbas Covid-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Minta Pemerintah Larang Mudik, PSI: Imbauan Saja Tak Cukup!

Nasional | Jakarta

Kamis, 02 April 2020 20:08 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk melarang masyarakat mudik ke kampung halaman pada hari raya Idulfitri. Juru bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, khawatir, mudik tahun ini menjadi ajang penyebaran virus corona di desa-desa.

Nanang menilai, imbauan yang disampaikan pemerintah tidak akan cukup untuk menghalangi masyarakat melakukan mudik.

"Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa. Rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung,” kata Nanang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2020).

Dia mengatakan, kebijakan membolehkan mudik dengan syarat menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) adalah tidak realistis.

Pasalnya, menurut dia, para pemudik itu pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga.

"Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri,” ujar Nanang.

Dikatakan Nanang, gelombang mudik dini memang sudah terjadi. Namun, belum terlambat kiranya jika pelarangan diterapkan sekarang.

PSI, kata Nanang, setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idulfitri.

“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul bersama keluarga," ujar Nanang.

"Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut secara tepat dalam rencana yang lebih konkret,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Idulfitri tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya wabah virus corona atau Covid-19.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu menyatakan, bila penyebaran corona sudah dalam kategori membahayakan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan ibadah salat secara berjemaah, termasuk salat tarawih dan salat Idulfitri.

Muhammadiyah juga telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa salat tarawih berjemaah dan salat Idulfitri dapat ditiadakan jika virus corona masih membahayakan.

“Jika tarawih dan salat Idulfitri saja ditiadakan, ya tak ada lagi alasan untuk mudik di masa corona. Sungguh, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ditunda saja sampai wabah mereda,” katanya.

Buka Celah Dikorupsi seperti BLBI, Indef Desak Jokowi Segera Cabut Perppu

Nanang juga mengingatkan, sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu. Hal itu, menurutnya, akan menyulitkan bila terjadi kasus Covid-19 di desa-desa.

“Jika ada ledakan jumlah positif corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, larang mudik sampai corona mereda,” tandasnya.


0 Komentar