MK Gelar Sidang Pengujian Perppu COVID-19 Tetap dengan Tatap Muka
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Bisnis.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Mengapa ini penting: Dalam pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dijadikan dasar untuk uji materi ini karena memberikan hak imunitas hukum kepada pejabat Negara dalam pengelolaan dana COVID-19.

Konteks:

⦁ Pasal tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggungjawab.

⦁ Selain itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi karena telah memberikan kewenangan absolut kepada sejumlah pihak

Pelaksanaan sidang: Sidang dilaksanakan secara langsung di ruang sidang yang dihadiri pemohon dengan tetap memberlakukan jarak sosial serta dibatasi jumlah pemohon dalam ruangan.

Sidang yang dipimpin ketua panel Aswanto serta didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dan Wahiduddin Adam itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga permohonan.

Permohonan perkara:

⦁ Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 24 perorangan WNI dari beragam latar belakang profesi, termasuk di antaranya Din Sjamsuddin dan Amien Rais.

⦁ Permohonan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).

⦁ Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Damai Hari Lubis, seorang pengacara dan aktivis salah satu organisasi masyarakat.

Pasal yang dipersoalkan: Salah satu pasal yang sama-sama dipersoalkan oleh ketiga pemohon adalah Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

⦁ Pasal tersebut dinilai ketiga pemohon melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggungjawab.

⦁ Pasal itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi karena telah memberikan kewenangan absolut kepada sejumlah pihak.

LaNyalla Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja

Pendapat MAKI: Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, ada lima alasan pihaknya mengajukan uji materi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 ini.

⦁ Pertama, pasal tersebut adalah pasal superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara.

⦁ Kedua, jika perbandingan mengacu kedudukan Presiden Republik Indonesia adalah tidak kebal karena tetap manusia biasa yan mungkin saja tidak luput salah dan khilaf sehingga terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD sehingga sekelas Presiden tidak kebal, termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana. Hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020,

⦁ Ketiga, pihaknya tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut. MAKI ingin agar kasus BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah tidak terulang lagi.

⦁ Keempat, pada zaman pemerintahan Presiden SBY tahun 2008 pernah menerbitkan Perppu yang sejenis namun ditolak DPR (Perppuu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) sehingga semestinya tidak pernah ada lagi Perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara.

⦁ Kelima, dalil itikad baik tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan negara harus diuji melalui proses hukum yang adil dan terbuka, tidak boleh ada istilah itikad baik berdasar penilaian subyektif oleh pelaku penyelenggara pemerintahan sendiri. Sebab, bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk.

Bagaimana selanjutnya: "MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari COVID-19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol memalui mekanisme hukum," kata Boyamin Saiman.


0 Komentar