MK Gelar Sidang Perppu Corona pada 28 April 2020

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah COVID-19 pada 28 April 2020 mendatang. 

Mengapa ini penting: Permohonan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi prioritas untuk disidangkan. Hal itu lantaran dampak pandemi COVID-19 sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

"Sidang panel masih seperti sidang biasanya, tiga hakim di ruang sidang. Para pihak yang hadir dibatasi tiga orang dengan menerapkan physical distancing," kata Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK, Fajar Laksono melalui pesan singkat, di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Konteks:

• Tokoh Muhammadiyah, Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono, dan politikus senior PAN Amien Rais, mengajukan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MK. uji materiil itu telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020 tertanggal 14 April 2020.

• Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) juga telah mengajukan gugatan uji materiil ke MK pada 9 April 2020.

Tiga perkara akan disidangkan:

• Sebanyak tiga perkara akan disidangkan pada 28 April 2020 nanti, yakni permohonan yang diajukan MAKI, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara: 24/PUU-XVIII/2020.

• Kemudian perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor: 23/PUU-XVIII/2020 serta permohonan dengan nomor: 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perseorangan bernama Damai Hari Lubis.

Apa lagi yang lainnya:

• Selain permohonan uji materi terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020, permohonan yang masuk ke MK selama wabah COVID-19 adalah pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

• Kemudian pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

• Permohonan-permohonan tersebut belum diketahui kapan akan disidangkan selama wabah COVID-19.

Pekerja Seni di Tengah Pandemi

Khawatir skandal BLBI terulang:

• Amien Rais bersama Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono, melakukan uji materi dengan menekankan pada Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menurut mereka, pasal itu berlebihan sehingga menimbulkan kekhawatiran terulangnya kembali skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

• Dalam pasal itu ditegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara. Kemudian pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik. Selanjutnya segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

"Pasal 27 ayat 2 menyatakan tidak dapat dituntut, artinya juga sudah mengambil kewenangan yudisial, kehakiman, kata salah satu kuasa hukum Amien Rais dkk, Ahmad Yani, Kamis (16/4/2020).


0 Komentar