Modus Baru, Kasino Jadi Tempat Pencucian Uang Kepala Daerah
Ketua PPATK Kiagus Badaruddin. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin mengungkapkan, ada modus baru dari pencucian uang dilakukan oleh kepala daerah. 

Menurut Kiagus, beberapa tahun belakangan ini pihaknya mengendus bahwa modus baru pencucian uang itu dilakukan di rumah judi atau kasino.

"Kasino itu suatu yang baru (tempat pencucian uang)," kata Kiagus di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Modus pencucian uang lewat kasino baru-baru ini mencuat dalam laporan refleksi akhir tahun PPATK 2019.

Dalam laporan itu, PPATK menyatakan menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri. PPATK menduga kepala daerah menempatkan dana dalam jumlah Rp 50 miliar dalam bentuk valuta asing ke tempat judi.

Kiagus mengatakan pemantauan yang dilakukan PPATK merupakan bagian dari fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

"Kami menelusuri adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing. Jumlahnya pun signifikan, sekitar Rp 50 miliar (yang disimpan) ke rekening kasino di luar negeri," kata Kiagus.

Kiagus menyebutkan, penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Namun, Ia tak menjelaskan lebih rinci mengenai penelusuran yang dilakukan PPATK tersebut, termasuk siapa kepala daerah yang menempatkan uangnya di rekening kasino di luar negeri.

Kiagus kemudian menyebut temuan PPATK lainnya yakni penggunaan uang hasil tindak pidana untuk membeli barang mewah dan emas batangan di luar negeri.

"Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri," katanya.

Seperti diketahui, PPATK saat ini masih menelusuri aliran dana terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dan pihak terkait lain baik individu maupun korporasi.

Diketahui, Rita telah divonis bersalah dan dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan terkait kasus suap dan gratifikasi.

Sementara untuk kasus pencucian uang yang menjerat Rita saat ini masih dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tindak pidana korupsinya telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam pembuktian TPPU," katanya.

Tak hanya itu, pada 2109, PPATK juga mengungkap TPPU terkait sektor lainnya, seperti penyelundupan benih lobster, penyelundupan telepon seluler, hingga masalah narkotika.

"Ada juga korupsi pembangunan jalan dan jembatan, kasus perdagangan satwa liar, perdagangan manusia, perkara terorisme, dugaan korupsi helikopter, ada juga TPPU kepala daerah," ungkapnya.

Sepanjang 2019, PPATK melakukan hasil analisis kasus pencucian uang kurang lebih sebanyak 547 laporan dan 450 informasi pada periode Januari-November 2019. PPATK pun telah menyampaikan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, BNN hingga Ditjen Pajak.

"Kami ikut berkontribusi dalam berbagai satgas seperti satgas cyber pungli, satgas waspada investasi. Kita selalu ikut aktif dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah pencegahan penyalahgunaan usaha-usaha haji, umrah dan investasi lainnya," tukasnya, dilansir dari Beritasatu.