Muhammadiyah Desak Pemkot Surabaya Ajukan Penerapan PSBB
Petugas mengamankan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

SURABAYA, HALUAN.CO - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Jawa Timur, mendesak pemerintah setempat untuk mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Mahsun, pemberlakuan PSBB perlu dilakukan di Surabaya menyusul melonjaknya kasus positif virus corona atau COVID-19 di Kota Pahlawan tersebut.

Mengapa ini penting: Tujuan pemberlakuan PSBB adalah untuk mempercepat penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan tahapan dan tupoksi yang jelas dari instansi terkait dan juga relawan serta penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Pemberlakuan aturan itu penting karena kasus positif COVID-19 di Surabaya terus melonjak.

"Kami apresiasi atas upaya dan kinerja Pemkot Surabaya selama ini," kata Mahsun.

Konteks:

  • Dilansir dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya sempat mengalami lonjakan dari sebelumnya pada Sabtu (11/4/2020) hanya 97 orang menjadi 180 orang pada Minggu (12/4/2020).
  • Kemudian pada Senin (13/4/2020) mengalami kenaikan 28 orang, Selasa (14/4/2020) 20 orang, Rabu (15/4/2020) 16 orang, Kamis (16/4) 2 orang, dan Jumat (17/4/2020) 4 orang. Sehingga total saat ini menjadi 250 orang.
  • Berdasarkan laporan Tim Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Surabaya, angka terkonfirmasi positif COVID-19 juga terus merangkak naik. Sehingga PDM Surabaya mengusulkan Wali Kota agar segera mengusulkan pemberlakuan PSBB sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di berbagai daerah.

Dampak ekonomi: Dampak dari PSBB diakui memang terkait persoalan ekonomi warga yang jelas akan terpuruk, perusahaan akan banyak mem-PHK karyawan, pedagang susah berjualan, pekerja non-formal tidak ada penghasilan dan masih banyak yang lainnya.

"Tetapi ini harus dilaksanakan daripada kita berlarut-larut dengan ketidakjelasan tahapan yang akan kita lalui. PSBB adalah waktu yang tepat segera untuk diterapkan di Surabaya," ujar Mahsun.

Masyarakat tak ikuti protokol kesehatan:

  • PDM Surabaya sudah melakukan imbauan kepada amal usaha Muhammadiyah seluruh Surabaya baik masjid, panti, sekolah dan kantor untuk mengadakan kegiatan dan ibadah di rumah. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami protokol kesehatan serta anjuran untuk jaga jarak sosial dan fisik serta tidak keluar rumah.
  • Sikap meremehkan dan merasa bahwa dirinya sehat dan tidak akan terjadi apa-apa sering kali terucap dari masyarakat. Sehingga perlu diterapkan PSBB dan aturan yang tegas untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas.
Pemkot Depok Tunjuk Sembilan Rumah Sakit Rujukan COVID-19, Ini Daftarnya

Masih melakukan kajian:

  • Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini belum mengirim surat pengajuan pemberlakuan PSBB karena masih mengkaji. Saat ini masih melakukan pembatasan dengan berkoordinasi bersama jajaran TNI dan Polri.
  • Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri rutin melakukan razia di tempat umum. Bahkan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 terhadap pengunjung di sejumlah kafe atau tempat umum lainnya.

"Sekali lagi, ini betul-betul memerlukan kesadaran warga untuk bisa menahan diri untuk sementara waktu tidak keluar rumah," kata Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, M. Fikser.

Penulis: Zulhamdi Yahmin


0 Komentar