Muhammadiyah: Kalau Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Tokoh Agama Akan Berhenti Beri Imbauan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Detik.com)

-

AA

+

Muhammadiyah: Kalau Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Tokoh Agama Akan Berhenti Beri Imbauan

Nasional | Jakarta

Senin, 06 April 2020 16:30 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah bersikap tegas soal pelarangan mudik Lebaran di tengah wabah virus Corona (Covid-19).

Menurut Haedar, jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik sementara pemerintah membolehkan dan tidak melakukan pelarangan.

"Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga. Sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah," kata Haedar dalam keterangannya, Senin (6/3/2020).

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mengaku memahami bahwa mudik pada idul fitri sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

Mudik Lebaran, lanjut dia, tujuannya menjalin silaturahmi, merekat kekeluargaan dan merawat hubungan sosial dengan lingkungan. Namun, hal itu dalam kondisi normal.

Pada kondisi menghadapi wabah corona sekarang ini, menurut dia, tradisi mudik perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan.

Bahkan, berbagai kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan hukum syariat. Oleh karena itu, mudik yang menjadi kebiasaan sosial seharusnya dapat dihentikan sementara.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu mengedepankan prinsip yang ada dalam agama. "La Dharara wa Laa Dhirara, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan atau kerugian bagi diri sendiri dan keluarga maupun orang banyak".

"Saatnya kita sekarang ini mencoba untuk mengerem semua kegiatan termasuk mudik. Mudik bisa diganti di waktu lain, di saat kita sudah keluar dari musibah ini. Insya Allah akan ada manfaatnya," ucap dia.

Terkait kebijakan transportasi, Haedar Nashir berharap agar pemerintah berada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama.

Ketika ormas keagamaan khususnya di kalangan kaum muslimin diminta fatwa soal mudik dan berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan ada sebagian yang mengharamkan tradisi pulang kampung itu, maka pemerintah juga harus melakukan kebijakan yang sejalan.

Masih Diperbolehkan Mudik, Pemerintah Hanya Naikkan Harga Tiket dan Pengurangan Penumpang

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal lain lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan mudik pada tahun ini. Kita semua ingin keluar dari musibah yang besar ini dan berharap, bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari Covid-19," tukasnya.


0 Komentar