Muhammadiyah: Mantan ISIS Kembali ke Indonesia Harus Melalui Karantina Ideologis
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Ist)

YOGYAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, bagi mantan atau eks kombatan ISIS yang kembali ke Indonesia harus melalui prosedur semacam karantina ideologis.

Penegasan itu disampaikan Haedar Nashir usai menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (12/2/2020).

Pertemuan itu membahas beberapa persoalan global, mulai dari masalah kemerdekaan Palestina, sampai nasib kepulangan mantan simpatisan ISIS ke Tanah Air.

Terkait ISIS, Muhammadiyah secara telak menolak keberadaan ISIS dimana pun. Baik yang ada di Timur Tengah, apalagi sampai masuk ke Indonesia.

"Islam Indonesia ini harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun. Telah kami sampaikan dan diskusikan tadi dengan bu Menlu,” kata Haedar Nashir.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah dan pemerintah satu pandangan bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang yang memiliki ideologi ekstrem.

Pemerintah Diminta Waspada Balas Dendam Simpatisan ISIS di Indonesia

Sejak ISIS dibombardir dan mulai lenyap, gelombang ratusan kombatan ISIS telah menyerahkan diri dan ribuan warga sipil telah eksodus ke kamp pengungsian, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Kemudian wacana kepulangan kombatan ISIS tersebut menjadi perdebatan baru yang melahirkan pro-kontra di Indonesia.

Bagi Muhammadiyah menurut Haedar dengan membagi dua kelompok. Kelompok pertama yang sudah tidak lagi WNI, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka.

"Tapi perlu dibuka opsi bagi anak-anak dan perempuan yang jadi korban. Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang,” terang Haedar.

Bagi mereka yang pulang itu, Haedar mengusulkan harus melalui prosedur semacam karantina ideologis.

"Ini penting dilakukan agar eks kombatan ISIS ini tidak menjadi virus baru yang menyebarkan terorisme di Indonesia," tegasnya.

Kekhawatiran Haedar itu tak berlebihan, mengingat jumlah mereka yang lebih dari 600 orang yang tidak bisa dikatakan sedikit dan dianggap sepele.

Karena itulah Haedar menilai dalam masalah ini peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat dibutuhkan.

“Untuk apa kita memiliki BNPT tapi kalau tidak digunakan untuk membina masyarakat yang sudah kadung radikal-ekstrem baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Tapi itu harus merujuk pada verifikasi data dan seleksi yang saksama. Muhammadiyah siap membantu memoderasi eks kombatan ISIS,” janji Haedar.