Muhammadiyah Tuding Polri Lakukan Pelecehan terhadap Demokrasi, Ini Alasannya...
Konferensi pers meluarga mahasiswa Kendari. (Foto: Haluan/Tio)

JAKARTA, HALUAN.CO - Muhammadiyah menganggap bahwa proses pengungkapan peristiwa kematian dua mahasiswa Halu Oleo Kendari atas nama Immawan Randi dan Muhammad Yusuf Qardhawi, dilakukan secara tertutup dan tidak jujur. Karena, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini hanya satu orang, yaitu pelaku penembak Randy, sementara, hingga saat ini kepolisian belum mengungkapkan pelaku pembunuh Yusuf.

"Adanya penembakan yang berakibat matinya mahasiswa itu menunjukan negara, pihak kepolisian semakin sewenang-wenang dan proses tidak betul-betul menunjukan transparansi, kejujuran dan akuntabilitas," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham, Busyra Muqoddas, dalam konferensi pers bertajuk "Usut Tuntas Kasus Kematian (Alm) Randy-Yusuf dan Korban Kekerasan Aparat Kepolisian" di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Busyro menyesalkan, selama ini pihak kepolisian dalam melakukan investigasi terhadap kasus kematian dua mahasiswa itu tidak terbuka dan tak jujur kepada masyarakat. Selain tidak transparan, sikap kepolisian juga menunjukan arogansi negara terhadap rakyatnya.

Karena itu, Ia menilai, sikap seperti itu menunjukkan bahwa kepolisian diduga melakukan "pelecehanan" terhadap demokrasi di Indonesia.

"Semakin menunjukan pelecehan terhadap demokrasi, bagian dari demokrasi adalah hak masyarakat sipil yang masyarakat sipil itu melakukan proses sosial kontrol, demokrasi tanpa sosial kontrol tidak mungkin," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam negara demokrasi memerlukaan keterbukaan dan kejujuran terutama keterbukaan pihak kepolisian dalam mengungkap kematian dua mahasiswa kendari tersebut.

"Di sini, kami tidak melihat Mabes Polri maupun Polda di Sultra di Kendari melakukan proses-proses ini. Sebagai unsur masyarakat sipil kami melihat ini negara dalam keadaan mencerminkan kondisi yang semakin tisak fear secara demokratis," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia meminta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Kapolri untuk membuka proses hukum terkait kematian dua mahasiswa Kendari tersebut.

"Proses penegakan hukum ini harus di buka secara terbuka kepada masyarakat, harus dimulai dari awal dengan melibatkan kontrol daei masyarakat sipil," tandasnya.