MUI Harap Wacana Amandemen UUD Dipertimbangkan Secara Matang
Pimpinan MPR menyambangi MUI. (Foto: Dok. MUI)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pimpinan MPR terus mengunjungi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan tokoh bangsa, dalam rangka menyerap aspirasi terkait rekomendasi MPR periode lalu tentang amandemen terbatas UUD 1945. Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Hidayat Nur Wahid, kegiatan tersebut sudah dimulai sejak sebelum pelantikan Presiden RI hingga saat ini. Tujuannya, untuk melanjutkan tradisi MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.

“Jadi, kami ingin bermusyawarah dalam segala hal terkait kenegaraan kita itu tidak hanya di dalam atau secara internal, tapi kami juga ingin melibatkan elemen-elemen bangsa dengan mendatangi langsung masyarakat, melakukan serap aspirasi," katanya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ia mengatakan, silaturahmi Kebangsaan merupakan serap aspirasi kepada elemen-elemen bangsa terutama seputar amendemen terbatas UUD 1945, kini menjadi begitu sangat penting. Sebab, saat ini wacana amandemen tersebut telah menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat.

Sementara, Jazilul mengungkapkan, pembahasan tentang amandemen di tengah masyarakat telah melebar kemana-mana dan harus difokuskan kembali sesuai rekomendasi awal yakni tentang amandemen terbatas UUD 1945 juga tentang GBHN atau haluan negara. “Tapi itulah demokrasi,” katanya.

Aspirasi setiap warga negara Indonesia harus dihargai, walaupun satu sama lain saling berbeda. Itulah mengapa MPR berkeliling menemui elemen-elemen bangsa, untuk bermusyawarah perihal

Sementara, Basri Bermanda mewakili MUI mengatakan bahwa Dewan Pimpinan MUI sangat mengapresiasi lembaga MPR yang secara terbuka datang bersilaturahmi serta bermusyawarah dengan MUI tentang wacana kenegaraan yang sangat penting tersebut. Adapun pandangan dan sikap resmi MUI terkait amendemen terbatas UUD 1945, diutarakan Basri ada beberapa 6 poin.

Pertama, MUI mengharapkan wacana amandemen konstitusi hendaknya oleh MPR, dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang, mendalam, penuh kehati-hatian dan memperhatikan berbagai aspirasi kelompok masyarakat dan parpol. Kedua, Apabila MPR tetap akan melaksanakan perubahan, maka MUI dapat memahami hal tersebut, sepanjang agendanya terbatas hanya terkait masuknya GBHN menjadi kewenangan MPR.

“Namun, dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,” katanya.

Ketiga, MUI menilai perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan pada awal era reformasi (1999-2002) telah menghasilkan berbagai keputusan yang sangat fundamental dan telah sesuai dengan semangat serta merupakan wujud tuntutan reformasi. Berbagai perubahan konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demokratis, nomokratis dan modern pada masa datang.

“Keempat, MUI menegaskan, hasil-hasil perubahan konstitusi tetap dipertahankan,” ujarnya.

Dalam konteks itu, MUI menghendaki agar tetap dipertahankan ketentuan konstitusi antara lain masa jabatan Presiden dan Wapres maksimal dua periode, Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung oleh rakyat, dan Kedudukan lembaga negara yang sejajar serta setara. Kelima, Menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dna penyelenggara negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan konstitusi secara istiqamah dan optimal agar terwujud kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi.

“Keenam, MUI mendorong kiranya MPR terus meberikan sumbangsih terbaik dan peran optimalnya untuk mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menuju terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD,” katany