MUI Ingatkan Omnibus Law Cilaka Jangan Sampai Bertentangan dengan Pancasila

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. (Foto: Suara Islam)

-

AA

+

MUI Ingatkan Omnibus Law Cilaka Jangan Sampai Bertentangan dengan Pancasila

Nasional | Jakarta

Selasa, 21 Januari 2020 19:37 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengingatkan, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang bertujuan memudahkan investasi jangan sampai bertentangan dengan lima nilai Pancasila.

"Investasi enggak boleh kita terima kalau dia merusak sila pertama, yaitu agama. Kalau ada investasi datang kesini dan merusak agama, tidak boleh," kata Anwar di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

MUI Minta Mental Umat Islam Berubah bila Ingin Maju

Selain itu, lanjut Anwar, investasi juga dilarang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Investasi haruslahmenjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk juga, investasi tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan, investasi dilarang bertentangan dengan sila keempat, yaitu musyawarah. Investasi harus mendengar dan berdialog antara pemilik modal, manajemen, pemerintah dan karyawan.

"Nah, kelima investasi tidak boleh merusak keadilan sosial. Karena yang kita harapkan dari investasi ini tidak sekadar uang, bagi saya parameternya adalah pancasila,” paparnya.

Anwar menguraikan, dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, apa saja yang dilakukan dan kebijakan apa saja yang di buat, apakah itu dalam bidang politik atau ekonomi dilarang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan, sudah seharusnya mendukung bagi tegaknya ajaran agama.

Oleh karena itu, Anwar menilai jika benar ada rencana penghapusan sertifikat produk halal dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, maka negara patut diduga tidak lagi hadir memperhatikan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari rakyatnya.

"Jika itu terjadi, maka hal ini akan menyeret dan akan menimbulkan ketegangan hubungan antara rakyat dalam hal ini umat Islam dengan pemerintah," Anwar mengingatkan.

"Dan itu jelas tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini kedepannya," sambungnya.

Dia menegaskan, mengembangkan pemikiran untuk menghapus sertifikat halal dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, tentu akan berpotensi memancing kekeruhan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Semestinya yang dilakukan oleh pemerintah adalah apa yang sudah baik selama ini dipertahankan, bahkan bila perlu ditingkatkan.

"Agar tingkat ketenangan dan kepuasan dari sebagian besar rakyat di negeri ini dapat dipenuhi dan terpenuhi,” tukasnya.


0 Komentar