Munculnya Perpres Kemudahan Impor Diduga karena Tekanan Asing

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin Ak. (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Munculnya Perpres Kemudahan Impor Diduga karena Tekanan Asing

Nasional | Jakarta

Minggu, 26 April 2020 11:19 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menduga munculnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 58 tahun 2020 tentang penataan dan penyederhanaan perizinan impor, karena ada tekanan asing

Mengapa ini penting:

• Perpres ini akan mempermudah keran impor masuk ke Indonesia dan mengakibatkan produk dalam negeri makin terpinggirkan.

• Barang impor yang masuk ke indonesia sekarang sudah sangat besar dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.

Konteks: Perpres Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanan Perizinan Impor mengatur impor barang/bahan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, bahan baku dan penolong. Kemudian, barang dan bahan baku pencegahan atau penanganan bencana, serta kebutuhan lain yang ditetapkan oleh pemerintah

Indonesia jadi surga impor:

• Pasal 5 Ayat 3 Perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu, yakni dalam kebutuhan mendesak dan terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi. Ini pasal karet

• Penetapan keadaan tertentu, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (Pasal 4 Ayat 2).

• Untuk melakukan impor dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan mendetail.

• Perpres ini berpotensi akan membuka peluang para pelaku oligopoli untuk bermain mata dengan mafia impor guna menentukan harga pasar.

• Aturan Pasal 4 dan 5 Perpres, menambrak ketentuan Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana perizinan impor seharusnya dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Hal ini termaktub dalam Pasal 49 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 UU 7/2014.

• Pasal 6 Perpres tumpang tindih dengan aturan kewenangan antara Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN.

• Pasal 45 Undang-undang Perdagangan bahwa impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan Menteri Perdagangan.

• Perpres ini juga dapat menegasikan UU diatasnya. Dalam pasal 10 Perpres ini disebutkan bahwa semua ketentuan peraturan UU mengenai pemberian persyaratan perizinan impor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini.

• Perpres ini seakan-akan kedudukannya lebih tinggi dibanding undang-undang.

• Pasal 8 Perpres disebutkan barang impor dapat diberikan fasilitas pajak, kepabeanan dan cukai. Ini mengesankan barang impor menjadi raja di Indonesia.

Mafia Mengeruk Keuntungan di Tengah Wabah COVID-19

Mengancam barang lokal:

• Perpres ini akan sangat membahayakan bagi produk-produk lokal, karena barang impor akan semakin membanjiri Indonesia.

• Berdasarkan data BPS, Neraca Perdagangan Indonesia bulan Maret 2020 surplus sebesar 743 juta USD, nilai ekspor Maret 2020 sebesar 14,09 Miliar USD dan Impor hanya 13,35 Miliar USD.

"Apakah ada tekanan asing di bulan Februari dan Maret 2020 yang menyebabkan munculnya Perpres 58/2020?" kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin Ak.


0 Komentar