Nadiem Makarim Jangan Jadikan Siswa Kelinci Percobaan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat raker dengan Komisi X DPR. (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi X (Komisi Pendidikan) DPR RI Syaiful Huda menilai kebijakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter suatu terobosan yang baru. 

Namun dia mengingatkan, kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan semangat pendidikan berbasis kompetensi. Jangan sampai sistem baru tersebut hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban percobaan kebijakan.

“Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,”ujar politisi PKB itu saat Rapat Kerja bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ditekankan, penghapusan UN untuk diganti dengan sistem terbaru itu harus memiliki skema grand design yang jelas, berkaitan dengan maksud dan tujuan dari sistem itu sendiri.

“Serta tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana dan tenaga pengajar agar dalam pelaksanaannya sistem baru tersebut dapat benar-benar lebih baik dari UN. Kami mendukung sedari awal untuk dihapus, tapi dengan jaminan harus ada skema grand design, yang lebih sempurna ketimbang UN,” kata Syaiful.

Ditegaskan, permasalahan dunia pendidikan di Indonesia sangat kompleks, dimana tanggungjawab tidak hanya berada di Kemendikbud, namun turut melibatkan Kementerian dan lembaga lainnya.

Sehingga harus ada masterplan dan sinegritas antar lembaga dalam hal upaya memajukan penddidikan di Indonesia. Untuk itu, kata dia, Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud agar serius dalam merumuskan kebijakan dari sistem baru tersebut.

"Formulasi kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan semangat pendidikan berbasis kompetensi. Jangan sampai sistem baru tersebut hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban percobaan kebijakan," tegasnya.

Dikatakan, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud yang berdampak positif itu, sebagai wujud keseriusan Komisi X DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Kedewanan di sisi pengawasan. Selain membahas mengenai penghapusan UN, Raker juga membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelonggaran zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2020.


0 Komentar