Nasib Awak Bus di Tengah Larangan Mudik
Ilustrasi (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik mulai tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020.

Tentu setiap kebijakan pasti ada yang terdampak secara ekonomi dan kali ini terkena dampak adalah awak bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Mengapa ini penting:

• Mudik lebaran bagi awak bus selama ini merupakan suatu kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Termasuk juga bagi awak bus pariwisata.

• Namun dengan ada larangan mudik, mereka malahan menjadi pengangguran. Mereka rata-rata menerima upah berdasarkan trip.

Konteks: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Apa katanya: "Biasanya lebaran ini bagi kita untuk mendapatkan rezeki lebih. Dengan ada larangan ini sudah tentu tidak ada penghasilan. Apalagi sejak sebulan terakhir jarang narik rombongan yang berwisata" kata Buyung Syamsir, awak bus pariwisata kepada Haluan.co, Sabtu (25/4/2020).

Sampai saat ini belum ada data yang konkret jumlah awak bus, baik sopir maupun kernet yang terdampak larangan mudik ini.

Namun Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengklaim ada 1,3 juta awak bus di Indonesia saat ini dan 60 persen merupakan bus AKAP.

“Kami tidak bisa menentang kebijakan ini. Namun bagaimana dengan nasib para pekerja dan karyawan di dunia transportasi dengan kondisi larangan itu,” kata Kurnia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai pelarangan mudik Lebaran 2020 berpotensi menggerus bisnis berbagai moda angkutan umum, terutama layanan bus dan mobil sewa lintas kota.

Dia mengkhawatirkan akan banyaknya pengusaha angkutan umum yang akan bangkrut atau gulung tikar. Untuk meringankan beban pengusaha bus dia menyampaikan beberapa hal:

• Mendorong pemerintah memberikan stimulus untuk menjaga bisnis angkutan darat, bisa berupa kelonggaran pembayaran pajak PPh 23 dan PNBP sampai batas waktu tertentu tanpa penagihan.

• Memberikan kelonggaran beban biaya perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor (STNK) atau mengurangi berbagai beban pungutan yang harus disetor oleh entitas otobus, guna menjaga ketahanan bisnis perusahaan otobus.

Terkait dengan nasib awak bus:

• Meminta pemerintah dapat segera menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja angkutan umum yang terdampak, dalam hal ini para karyawan/awak bus perusahaan otobus (AKAP) sebagai bentuk kompensasi bagi para awak bus yang kehilangan pendapatannya akibat penyetopan operasional sementara tersebut.

• Mendorong agar pemerintah menggandeng Organda untuk ikut terlibat dalam distribusi bansos sembako bagi awak bus atau karyawan perusahaan oto bus yang kurang mampu.

Peneliti BPPT Sebut Calon IKN di Kalimantan Timur Rawan Smong

"Hal ini supaya pengusaha angkutan darat terutama pengemudinya juga tetap bisa memperoleh penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya. Selama ini pemerintah hanya melibatkan transportasi daring atau ojek online," Bamsoet.


0 Komentar