Nasib Para Migran Indonesia dan Hilangnya Remitansi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Pawai Hari Buruh, 2008

-

AA

+

Nasib Para Migran Indonesia dan Hilangnya Remitansi

Hipotesa | Jakarta

Rabu, 08 April 2020 17:45 WIB


Indonesia memiliki last remittance yang sia-sia sekitar 15 persen. Jadi, kalau sekarang remitansi sekitar 169 triliun rupiah, maka sekitar 25 triliun sampai 30 triliun rupiah hilang sia-sia, dihisap oleh lembaga keuangan pengiriman uang TKI.

SETIAP tahun, uang yang ditransfer pekerja migran asal Indonesia kepada keluarganya (remitansi) Rp100 triliun. Jumlah ini sesuai dengan catatan dari lembaga Migrant CARE, untuk tahun 2019 remitansi sebanyak 169 triliun rupiah dan menunjukkan angka dua kali lipat APBD DKI Jakarta yang pada tahun 2019 hanya sekitar 80 triliun rupiah.

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, dalam World Migration Report 2020 yang diterbitkan oleh IOM, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara Asia yang menerima remitansi dari pekerja migran. Namun, ada yang luput selama ini mengenai identifikasi penghisap hasil keringat pekerja migran adalah para majikan, calo, PJTKI, dan pemerintah. Padahal, penghisap jerih payah uang TKI yang lebih luar biasa adalah lembaga-lembaga keuangan pengirim remitansi seperti Western Union.

Indonesia memiliki last remittance yang sia-sia sekitar 15 persen. Jadi, kalau sekarang remitansi sekitar 169 triliun rupiah, maka sekitar 25 triliun sampai 30 triliun rupiah hilang sia-sia, dihisap oleh lembaga keuangan pengiriman uang TKI.

Maka dari itu, Wahyu Susilo meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera mempunyai tata kelola penerima remitansi. Tata kelola tersebut ditujukan agar uang tidak terpungut dalam jumlah besar dan tidak sia-sia dihisap lembaga keuangan global. Jika pemerintah memiliki tata keuangan yang lebih baik, remitansi bisa menggerakkan sektor ekonomi, lembaga-lembaga keuangan, dan perbankan di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketika menjabat sebagai Direktur World Bank sempat merisaukan permasalahan ini. Dalam sebuah acara kongres Diaspora Indonesia, Beliau mengungkapkan bahwa uang hasil keringat para TKI sangat besar hilang sia-sia karena dipungut oleh lembaga keuangan pengirim remitansi. Beliau juga meminta kepada para diaspora Indonesia untuk memperjuangkan agar biaya remitansi para TKI diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen atau 3 persen sesuai standar ukuran bank dunia.

Permasalahan ini harus menjadi agenda advokasi pemerintah Indonesia dan pihak terkait seperti membuat startup untuk remitansi pekerja migran asal Indonesia. Jika otoritas keuangan Indonesia punya kebijakan seperti menggunakan virtual account, maka akan memudahkan para TKI mengirim uang kepada keluarganya.

Era digitalisasi dan disrupsi automasi memiliki implikasi yang tidak bisa terhindarkan pada ekosistem ketenagakerjaan, termasuk untuk pekerja migran asal Indonesia dalam menghadapi pekerjaan masa depan atau future work. Pemerintah tidak memikirkan pekerjaan masa depan ini, meskipun menurut studi ILO sebenarnya Indonesia berada dalam zona nyaman untuk kategori pekerjaan migran. Sejauh ini, untuk pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, pengasuhan, kesehatan, dan pekerjaan lainnya masih lebih aman ketimbang pekerjaan pabrikan yang nantinya akan digantikan oleh robot atau automasi.

Pergeseran sektor kerja dari era disrupsi memiliki peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, disrupsi automasi menjadi momentum bagi negara berkembang untuk bersaing di pasar global. Namun, disrupsi ini menjadi tantangan sebab belum ada peta jalan yang konkret dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja di sektor migran. Dengan demikian, konektivitas tata kelola migrasi tenaga kerja dengan pendidikan, sekolah vokasi, dan pembangunan manusia harus dikaji dengan lebih serius.

Anis Hidayat, Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE menyampaikan dalam setahun ke depan kerentanan perempuan yang bermigrasi ke luar negeri akan terus meningkat. Negara tidak memiliki peran khusus dalam segala masalah dan tidak bisa hadir menyelamatkan pekerja migran dengan memberikan bantuan hukum saat di luar negeri. Namun, setelah mereka kembali ke tanah air, negara juga cenderung abai.

Anis Hidayat juga mengungkapkan bahwa Rehabilitasi bagi perempuan-perempuan yang sudah dipulangkan dari luar negeri nyaris tidak ada. mungkin mereka masih bisa bertahan dan melanjutkan hidup, itu karena swadaya dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Anis menambahkan, masalah lain yang tidak kalah penting adalah pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah. Pemerintah belum mencabut Permen Kemenaker No. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI ke-19 negara Timur Tengah. Tetapi, sejak tahun 2018 melalui Kemenaker No. 291, membuat pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan di Kerajaan Arab Saudi melalui sistem satu kanal. Pada akhirnya timbul beberapa tafsir yang berbeda. Sepanjang tahun 2019, terus terjadi banyak penangkapan atau razia yang dilakukan ke berbagai penampungan atas nama penempatan ke negara Timur Tengah.

Kalau melihat dari segi non-prosedural, ini bukan sekedar orang bekerja terjebak trafficking, tetapi seperti praktek irregular migration yang paling brutal sepanjang sejarah migrasi yang pernah terjadi pasca moratorium ke-19 negara Timur Tengah. Karena nyaris tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka instrumen pada akhirnya tidak diurus dan menimbulkan banyak masalah lainnya seperti hilangnya remitansi.


0 Komentar