Ombudsman RI Nilai Ada Maladminitrasi dalam Penggrebekan PSK di Sumbar yang Libatkan Andre
Anggota Ombusman RI Ninik Rahayu (Foto: Tirto.id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ombudsman RI menyebut adanya dugaan maladministrasi pada peristiwa penangkapan pekerja seks komersial (PSK) online di Sumatera Barat (Sumbar), yang melibatkan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Hal ini disampaikan Ombudsman usai menerima aduan dari Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Dalam pandangan saya sebagai Ombudsman terhadap kasus ini, memang ada potensi maladministrasi, terutama tentang tata cara penjebakan," kata anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Ninik mengatakan Ombudsman mendalami aduan itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Menurutnya, aduan tersebut akan dibawa dalam rapat pleno Ombudsman.

"Kami akan mempelajari dulu tindakan apa yang akan kami lakukan salah satunya karena yang diduga melakukan mal adalah Pak Andre sebagai pejabat, kami akan komunikasi dengan DPR," katanya.

Sebelumnya, Jaringan Aktivis Indonesia melaporkan Andre Rosiade ke MKD DPR RI. Andre diduga melanggar kode etik saat turun langsung menggerebek prostitusi online di Padang.

Ketua DPP Jaringan Aktivis Indonesia Donny Manurung menilai anggota DPR tidak pantas melakukan penggerebekan secara langsung. Dia menyebut Andre sebagai anggota DPR seharusnya menyerahkan saja kepada pihak berwenang.

"Kenapa kami melaporkan, seorang anggota Dewan layak nggak mengurusi seperti itu? Ngurusi PSK lah... itu kan tugas Satpol PP. Kalau memang menerima aspirasi masyarakat tentang banyaknya prostitusi, ya, monggo lah laporkan ke kepolisian," kata Donny di depan Ruang MKD, Kompleks Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Sehari sebelumnya, Senin (10/2/2020), JAI juga telah Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) yang juga Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade ke Bareskim Mabes Polri terkait dugaan penjebakan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumbar beberapa waktu lalu.

Andre dilaporkan ke Bareskrim dengan Pasal 55 Jo Pasal 56, Pasal 296 Jo Pasal 310 dan Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Ketua DPP JAI Donny Manurung, PSK yang dijebak sebenarnya adalah korban.

“Kenapa ada pelacur di negeri ini? Itu karena buruknya politik di negeri kita yang mengakibatkan ekonomi kita rusak dan tidak adanya lapangan pekerjaan. Jadi PSK itu bukan karena keinginan dia tapi karena tuntutan kehidupan,” kata Donny.

Pekan Depan, MKD Bakal Gelar Rapat Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Andre Rosiade