Omnibus Law: RUU Ciptaker 'Rasa' Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Seorang karyawan yang tidak bekerja dari rumah menunggu bus di halte Transjakarta Dukuh Atas (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Omnibus Law: RUU Ciptaker 'Rasa' Corona

Nasional | Jakarta

Jumat, 03 April 2020 12:31 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Empati dan sensintifitas Pemerintah yang berkantor di seberang Monas dan Wakil Rakyat di bilangan Senayan perlu diacungi jempol (ke bawah). Sangat solid.

Ketika masyarakat dalam ketakutan dan ancaman wabah corona baru (COVID-19), Pemerintah dan DPR malah meneror rakyat terutama buruh yang ditakdirkan susah seumur hidup, apalagi ditambah dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ada yang menyebut RUU Cilaka ada yang menamai RUU Ciptaker. Tak terbayangkan, omnibus law akan menjadi RUU sapujagat yang akan menggilas semua UU yang dianggap mengganggu investasi.

RUU tersebut sudah diserahkan Pemerintah ke DPR. Adonan RUU ini akan direbus, dikerat, dicincang dan dicetak oleh lembaga yang namanya Badan Legislasi (Baleg) DPR yang anggotanya sekira 50 orang mewakili fraksi-fraksi di DPR.

Namun sejumlah organisasi buruh, lembaga swadaya masyarkat dan kelompok kritis menolak pembahasan RUU Omnibus Law atau paling tidak ditunda dulu. Apalagi saat ini COVID-19 tengah mewabah di Indonesia dan perlu konsentrasi penuh dari Pemerintah dan masyarakat untuk menanganinya.

Mengapa penting: Elemen masyarakat menolak pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker karena situasi saat ini tidak tepat apalagi di tengah mewabahnya COVID-19. Pembahasan RUU dinilai tidak akan efektif.

Konteks:

  • Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna, Senin (30/3/2020), yang disiarkan lewat video mengisyaratkan pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disingkat Cilaka atau Ciptaker berjalan terus. "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, terdapat 50 judul RUU yang telah jadi Prolegnas Prioritas pada tahun 2020," kata Puan. Nah, salah satunya RUU Omnibus Law Ciptaker.
  • Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2020) membacakan keputusan RUU Ciptaker akan dibahas di Baleg DPR. "Persetujuan terhadap surat Presiden tanggal 7 Februari 2020 berkenaan dengan Rancangan Undang-undang Copta Lapangan Kerja yang telah dibahas dalam rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada tanggal 1 April 2020 disepakati untuk diteruskan ke tingkat Badan Legislasi," kata politisi Golkar itu.

Kelompok masyarakat yang menolak:

  • Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mempertanyakan urgensi pembahan RUU Ciptaker di tengah mewabahnya COVID-19. "Seharusnya Pemerintah lebih fokus pada merealisasikan program penanganan COVID-19 di Indonesia," kata Sekjen Kiara Susan Herawati.
  • Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi meminta DPR menunda pembahasan seluruh RUU yang menimbulkan polemik, termasuk RUU Cipta Kerja. "Kami mendesak DPR menunda sementara seluruh pembahasan RUU yang mendapat penolakan dari publik dan RUU yang dalam pelaksanaannya ketika sudah menjadi UU memerlukan anggaran besar seperti RUU Omnibus Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Pemindahan Ibu Kota Negara hingga RUU Lembaga Pemasyarakatan," ujar Fajri seperti dikutip dari Kompas.com.
  • Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta DPR membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja. "Dalam situasi saat ini, DPR seharusnya fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. DPR juga harus memastikan negara menjalankan tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak rakyat di tengah pandemi virus corona," ujar Asfinawati.
  • Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo menilai, keberadaan omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda. "Semangat perbudakan modern itu sangat kuat terasa dalam draf yang kita semua bisa baca hari ini," kata Ikhsan di Jakarta.

Kelompok yang mendukung:

  • Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia justru mendukung segera pengesahan RUU Ciptaker. Menurut Ketua Umum Kadin Roeslan P. Roeslani, RUU Ciptaker termasuk yang ditunggu-tunggu dunia usaha di tengah merebaknya wabah corona di Indonesia. "Omnibus Law ditunggu investor dalam negeri dan asing di tengah ketidakpastian corona," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Masih terbuka ruang diskusi:

  • Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah di hadapan sejumlah serikat pekerja meyakinkan kendati RUU Ciptaker sudah di DPR masih terbuka ruang diskusi. Pemerintah juga akan menyosialisasikan poin-poin penting dalam RUU tersebut terutama selama ini yang dianggap merugikan buruh.
  • Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyarankan buruh dan serikatnya untuk terus berdialog dengan Pemerintah. Karena kebijakan yang akan diambil tidak akan menyanangkan kedua belah pihak maka dengan dialog diharapkan akan lahir jalan tengah. "Keberatan masih bisa didiskusikan karena masih berupa RUU dan nanti diharapkan bisa diakomodir," ujarnya.

0 Komentar