Pakar Hukum Internasional Kritik Pemerintah yang Tak Mau Intervensi soal Uighur
Etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. (FOTO: OMF International)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana, mengkritik sikap pemerintah yang menolak ikut campur dalam urusan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk memverifikasi isu adanya pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur. Apalagi, menurutnya, kewajiban itu juga sesuai dengan hukum internasional.

"Adalah kewajiban bagi semua negara menurut hukum internasional untuk memiliki kepedulian terhadap pelanggaran HAM berat. Termasuk untuk melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat," kata Hikmahanto kepada wartawan, Rabu (25/12/2019).

Hikmahanto menilai, justru sebaiknya pemerintah Indonesia membawa isu terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur ke Dewan HAM PBB. Dengan begitu, menurutnya, Indonesia telah memainkan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Hal tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai salah satu masyarakat internasional. Kewajiban ini semakin besar mengingat Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak ingin mengintervensi masalah yang terjadi di China terkait persoalan etnis Uighur.

Apalagi, menurut Mahfud, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan China.

"Faktanya Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Cina. Karena Indonesia tak ingin intervensi dan menganggap itu urusan internal Cina maka diplomasi yang dilakukannya ya lunak saja. Makanya Sy minta penjelasan dan menjelaskan langsung kpd Dubes Cina," tandasnya," kata Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd.