Pakar Pidana Pertanyakan Legalitas Dua OTT KPK

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi KPK ingin menggeledah kantor DPP PDIP. (Foto: Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan diduga ikut menyeret elite PDIP, dinilai banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya terungkap ketika penyelidik KPK tidak diperbolehkan masuk ke kantor DPP PDIP karena tidak mengantongi izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

Terkait itu, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menganggap, jika dua OTT yang dilakukan KPK masih mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu sama saja kebelinger. Sebab, saat ini yang berlaku adalah UU 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

"Dalam UU KPK yang baru, penyadapan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas. Jika KPK berdalih penyadapan dilakukan sebelum Dewan Pengawas terbentuk, sedangkan pada sisi lain UU KPK resmi berlaku dan mewajibkan penyadapan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas, maka bukti penyadapan yang dikantongi KPK tetap tidak sah," kata Chairul di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

KPK Minta Bantuan Interpol Menangkap Harun Masiku

Ia menjelaskan, apabila tersangka mengajukan gugatan Praperadilan, karena menganggap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tidak mengantongi izin Dewas KPK, penggugat berpotensi memenangkan gugatan. Karena, seluruh bukti yang diperoleh KPK dari hasil OTT ikut menjadi tidak sah atas nama hukum.

"KPK selama ini dinilai hanya cerdas memainkan membuat opini publik, seolah-olah ada OTT. Padahal KPK masih menggunakan cara-cara lama. Sebab UU KPK yang baru sejatinya mengevaluasi cara-cara lama untuk kemudian dilakukan perubahan dalam rangka penindakan dan pencegahan kasus korupsi," tuturnya.

KPK, lanjut Chairul, juga semestinya memproses dugaan korupsi yang besar sebagaimana diamanatkan UU baru bahwa potensi kerugian negara harus di atas Rp1 miliar. Jika masih melakukan penindakan kasus korupsi di bawah perintah UU, itu sama saja pimpinan KPK baru tidak melakukan perubahan.

Dikatakan Chairul, UU KPK yang baru mengorientasikan agar lembaga rasuah fokus pada penanganan kasus korupsi besar. "Kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp1 miliar bisa dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian," ucap dia.

Lebih lanjut, Chairul mengomentari rumor bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dua OTT yang dilakukan masih diteken Agus Rahardjo Cs, maka Sprindik yang digunakan tidak sah. Sebab, dalam UU KPK baru, pimpinan KPK hanya pejabat administrasi bukan penegak hukum. Sedangkan pejabat KPK yang lama sudah purna tugas dan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan.

Ia juga menyesalkan sikap KPK yang dinilai mau melakukan penyegelan terhadap ruangan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Chairul beralasan bahwa dalam penyelidikan tidak boleh ada tindakan paksa. Sehingga, tindakan petugas KPK melawan undang-undang dan bisa digugat secara perdata.

Selain itu, ia berpendapat jika kegiatan penggeledahan terhadap Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Sidoarjo dan rencana penggeledahan di kantor DPP PDIP sebagai sikap yang melampaui kewenangan, karena izin penggeledahan belum diterbitkan Dewan Pengawas. Konsekuensinya, semua yang diperoleh KPK dari penggeledahan tersebut tidak sah menurut hukum.

"Penyelidik dan penyidik KPK belajar dengan benar terkait dengan prosedur penegakan hukum, baik penggeledahan dan penyitaan. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan atas kesewenang-wenangan KPK," tukasnya.


0 Komentar