PAN, antara Partai Reformis vs Partai Oligarki
Pangi Syarwi Chaniago (Foto: dok. pribadi)

Oligarki dan feodalisme adalah benalu demokrasi yang seharusnya dibuang jauh dari tubuh partai politik, sehingga penguatan demokrasi di internal partai politik adalah sebuah keniscayaan.

GELARAN Kongres PAN yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat menjadi ujian konsistensi bagi partai dan seluruh kadernya. PAN sebagai anak kandung reformasi punya beban moral untuk terus memperjuangkan nilai dan etika serta agenda reformasi.

Elite partai terutama pendiri, dewan pembina dan mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais menjadi figur sentral yang kini diuji untuk memastikan diri dan partainya untuk tidak terjebak ke dalam tradisi feodalisme dan menguatnya sistem oligarki kepartaian yang kini hampir melanda semua partai politik di Indonesia.

Oligarki dan feodalisme adalah benalu demokrasi yang seharusnya dibuang jauh dari tubuh partai politik, sehingga penguatan demokrasi di internal partai politik adalah sebuah keniscayaan. Amien Rais sebagai tokoh senior harus memastikan penguatan demokrasi di internal partai berjalan baik.

Salah satu kata kuncinya adalah memastikan regenerasi/suksesi kepemimpinan partai terus berjalan secara reguler, bukan saja memastikan partai berperan aktif melahirkan kader-kader terbaik, tetapi juga memastikan membuka jalan bagi kader terbaik untuk tampil memimpin/menahkodai kapal PAN tanpa ada hambatan dari para senior yang ingin mempertahankan status quo.

Namun kader PAN harus juga harus jeli membaca situasi dan dinamika politik terkini, sistem politik dan sistem pemilu telah menjadi pemicu menguatnya personalisasi di setiap level kepemimpinan politik, termasuk partai politik. Sehingga keberadaan tokoh/figur sentral dalam sebuah partai akan sangat mempengaruhi performa partai politik.

Namun sebagian partai justru salah mengartikannya dengan melanggengkan kepemimpinan seorang tokoh dan menghambat terjadinya regenerasi di internal partai.

PAN kini ada di persimpangan jalan, apakah tetap konsisten dengan nilai, agenda dan tradisi politik mazhab "partai reformis" atau ikut ikutan terjangkit "virus oligarki" yang sama, Amien Rais adalah sosok yang punya beban moral dan tanggung jawab bagaimana memastikan PAN tetap pada trayek partai reformis.

Di sisi lain kongres kali ini adalah pembuktian tesis apakah masih kuat pengaruh/cengkraman Amien Rais di partai berlambang matahari yang pernah didirikannya tersebut?

Adanya upaya memperlemah ‘bergaining position’ Amien Rais sebagai figur sentral dalam partai adalah kesalahan fatal, PAN tanpa Amien Rais akan kehilangan semangat juang dan disorientasi.

Upaya memposisikan diri berkonflik dengan Amien Rais oleh sebagian atau segelintir elite yang ingin berebut kursi ketua umum tentu sangat kontraproduktif dalam rangka upaya membesarkan partai. Maka jalan kompetisi yang demokratis tanpa saling meniadakan dan menyingkirkan adalah pilihan paling realistis.

Partai politik harusnya menjadi partai yang moderen, tidak lagi bergantung pada satu tokoh sentral/figur, ketergantungan pada figur ini hampir semua merata terjadi di parpol kita. Namun sayang, lepas dari perangkap rezim otoriter Soeharto, partai bukannya beranjak menjadi moderen, malah menjadi elitis, dan figur sentris. Partai beramai-ramai bergeser menjadi partai feodal dan relasi patron klien, menjadi elitis dan membangun DNA oligarki kepartaian.

Jualan partai pada pemilu bukan program atau ideologi partai namun gula-gula, figur populis, uang dan politik identitas. Partai juga belum tumbuh menjadi partai moderen berbasiskan nilai nilai demokratis.

Oligarki mengancam, partai mulai berani punggungi demokrasi, elite partai mulai meneriakkan slogan-slogan anti demokrasi, menganggapnya sebagai sistem politik yang mahal, tidak efesien dan mengidap bahaya politik identitas, yang mereka kecam harusnya oligarkinya bukan demokrasinya.

Partai hari ini trend menguat ke oligarki dan kartelisasi seperti PDIP, Nasdem, Gerindra, partai Demokrat dan sepertinya beberapa partai papan tengah juga akan ikut-ikutan, hampir tidak terjadi pertukaran elite secara reguler, bahkan anaknya sudah disiapkan untuk mengantikannya, parpol dikelola tidak ubah seperti mengelola perusahaan keluarga.

Menurut Juan Linz (1996), sebuah ciri khas partai demokratis prasyarat mutlaknya adalah melakukan pergantian kekuasaan elite secara teratur, berpindah tangan dan terjadi pembatasan kekuasaan pada struktur kepemimpinan partai politik, menyiapkan kader pemimpin pada masa yang akan datang.

Kegelisahan kita, fenomena ini hampir tidak terjadi dalam partai kita sekarang, realitas politik tidak terjadi pertukaran elite secara reguler, partai dimenangkan oligarki dan diambil keuntungan oleh oligarki partai, diasuh oleh demokrasi.


*Penulis Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting