Para Direksi BUMN Diimbau Jangan Lagi Pamer Kemewahan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gedung Kementerian BUMN. (Foto: Dok. BUMN)

-

AA

+

Para Direksi BUMN Diimbau Jangan Lagi Pamer Kemewahan

News | Jakarta

Senin, 09 Desember 2019 11:14 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mendukung tindakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. 

Menurut Faisol, kasus yang menimpa Ari Askhara itu hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi semua direksi perusahaan plat merah lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan.

"Saya kira sebagai Menteri BUMN Erick Thohir punya kewajiban menegakan kode etik kepada jajaran direksi. Supaya mereka bekerja dengan benar agar bisa mendapatkan prestasi dan capaian yang bagus. Mereka juga bisa bersikap yang wajar (sederhana) dalam kehidupan mereka," kata Faisol kepada wartawan, Senin (9/12/2019)

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, para direksi di BUMN mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjalankan perusahaan negara dengan sebaik-baiknya. Bukan malah menyalahgunakan jabatan atau hidup bermewah-mewahan di tengah perusahaan sedang mengalami masalah.

"Kita (Komisi VI DPR) ingin melihat perusahaan yang dijalankan oleh para direksi BUMN ini kinerjanya baik tapi kita juga ingin selain itu para pejabatnya juga berlaku hidup sederhana jadi tidak bermewah-mewahan, bukan enggak boleh, enggak ada larangan, karena itu wajar untuk citra dari pemimpin perusahaan BUMN," tandasnya.

Sebelumnya, kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton berujung pemecatan bagi Dirut Garuda Ari Ashkara oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ari dipecat karena ketahuan membawa barang gelap di penerbangan pesawat anyar rute Prancis-Jakarta, 17 November lalu. Barang itu berupa satu unit Harley Davidson dan dua sepeda Brompton. Ari resmi diberhentikan pada Kamis, 5 Desember 2019.

Dua hari kemudian Erick memastikan bakal ada empat direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang diberhentikan sementara terkait kasus yang sama.


0 Komentar