Pariwisata vs Covid-19: Dilema atau Sekadar Langkah Oportunis?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Di kala banyak negara membatasi mobilitas warganya, Yogyakarta membuba turis selebar-lebarnya. (Ilustrasi: Haluan.co)

Pariwisata dunia tengah berada dalam tekanan hebat menghadapi pandemi Covid-19 yang mencakup lebih dari 118.000 kasus dari 114 negara. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi global terhitung tanggal 11 Maret 2020

Public health measures need to be implemented in ways that minimize any unnecessary disruption to travel and trade -World Tourism Organization (UNWTO), Maret 2020

PENTINGNYA mengurangi bepergian lintas negara baik dalam kepentingan pariwisata maupun perdagangan menjadi salah satu cara yang dianjurkan oleh lembaga PBB untuk pariwisata, UNWTO.

Dalam situs resminya mengatakan bahwa memang penyebaran Covid-19 hingga ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (World Health Organization) menyebabkan dunia pariwisata di berabagai negara mengalami tekanan. Tak terkecuali di Indonesia.

Pariwisata dunia tengah berada dalam tekanan hebat menghadapi pandemi Covid-19 yang mencakup lebih dari 118.000 kasus dari 114 negara. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi global terhitung tanggal 11 Maret 2020.

WHO menjelaskan bahwa pandemi adalah penyebaran penyakit ke seluruh dunia. Berbeda dengan epidemi, yang terbatas pada komunitas di suatu tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu, pandemi memiliki skala sebar lebih luas.

Menanggapi hal itu, beberapa negara terdampak pandemi Covid-19 melakukan sistem lock down atau menutup akses keluar masuk bagi masyarakat di negara itu. Italia adalah negara Eropa pertama yang melakukan ini mengingat tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di negara itu.

Bahkan, hal ini berdampak luas bagi dunia sepakbola Italia yang tak bisa melakukan laga tandang untuk Europa League musim ini, seperti Inter Milan dan AS Roma. Sedangkan, kasus terbaru datang dari punggawa Juventus, Daniele Rugani yang terjangkit Covid-19 baru-baru ini.

Tak hanya dunia sepak bola, dunia pariwisata di Italia hingga Prancis pun ikut terdampak parah. Museum Louvre yang menjadi rumah bagi lukisan Mona Lisa juga sempat ditutup di awal Maret karena terdapat empat orang tewas akibat Covid-19 di negara itu.

Begitu pula dengan sepinya objek-objek wisata dunia di Italia, seperti Colosseum juga ditutup hingga waktu tak tentu, begitu pula dengan Museum Vatikan dan Kuil Pantheon. Italia benar-benar ditutup tanpa batas waktu resmi.

Memang, kasus Covid-19 di Indonesia sendiri baru mulai nampak “serius” sejak awal Maret lalu ketika ada dua WNI terjangkit virus tersebut. Namun, tentunya ada dua bulan waktu yang panjang untuk negara ini mempersiapkan soal pencegahan imported cases di dalam negeri.

Sebab, dua pasien pertama terjangkit karena bersinggungan dengan WNA yang masuk Indonesia di bulan Februari. Lantas pertanyaannya, mengapa sistem screening masuk di titik-titik masuk negara ini nampak gagap?

Tenang, begitu kata Menkes Terawan saat masyarakat mulai panik ketika Indonesia “belum juga” mengumumkan adanya kasus Covid-19 di dalam negeri. Bahkan, kita ingat saat itu yang dilakukan adalah adanya suntikan dana untuk para influencer dalam meredam kepanikan masyarakat. Dengan tambahan, diskon pesawat untuk daerah tujuan wisata utama di dalam negeri. Salah satunya, Yogyakarta.

Memang, pada dasarnya pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa negara. Pada tahun 2019 saja, pendapatan negara dari sektor pariwisata mencapai lebih dari 16 miliar dollar AS. Hal inilah kemudian yang dapat menjadi alasan kenapa pemerintah justru gencar memberi suntikan dana untuk maskapai dengan tujuan ke daerah-daerah wisata. Dan tentu, industri aviasi pun terdampak oleh karena sepinya minat masyarakat untuk melakukan mobilitas karena Covid-19.

Beberapa daerah seperti DKI Jakarta pun telah mengeluarkan kebijakan terkait izin keramaian yang ditangguhkan hingga beberapa waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi paparan atau tersebarnya Covid-19.

Pun rencana DKI Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E ditunda oleh karena hal ini. Sejumlah tempat wisata seperti Taman Impian Jaya Ancol, Monas, Taman Margasatwa Ragunan dan museum ditutup untuk 14 hari ke depan.

Namun, hal itu nampaknya tak berlaku bagi pemerintah D.I. Yogyakarta, atau tepatnya Dinas Pariwisata DIY yang justru membuka keran pariwisata di daerahnya. Melalui situs resminya, Dispar DIY menyatakan bahwa Yogyakarta aman untuk kunjungan pelancong.

Pihak Dispar telah melakukan koordinasi dengan Dinkes DIY untuk melakukan persiapan maksimal pada dua titik masuk kawasan yaitu Bandara Adisucipto dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Dasarnya adalah keyakinan pemerintah setempat bahwa DIY aman bagi pelancong dan tak ada kasus Covid-19 di daerah itu.

Apakah lantas hal itu sudah bijak?

Tentu tergantung pada perspektif mana yang diambil. Jika memakai kacamata perekonomian, memang pariwisata di Yogyakarta adalah salah satu lumbung utama bagi pendapatan asli daerah. Pun usaha kreatif masyarakat tergantung pada sektor ini. Sehingga, provinsi dengan UMP terendah di Indonesia ini tak punya pilihan lain untuk mempersiapkan destinasi wisatanya sebaik mungkin dalam menangkal persebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan Dispar dan Dinkes DIY dengan memakai thermo scanner dan thermo gun di pintu kedatangan bandara maupun stasiun. Selanjutnya, jika ada seseorang yang terekam bersuhu tubuh tinggi akan segera dirujuk ke rumah sakit terkait. Dalam perspektif ekonomi, hal ini tentu sudah tepat. Mengingat memang hampir di seluruh negara terdampak pandemi Covid-19 juga terjadi penurunan harga saham ugal-ugalan.Di sisi lain, keputusan untuk menggenjot pariwisata di Yogyakarta ini justru membuka potensi terdampaknya masyarakat lokal DIY oleh penyebaran Covid-19 sendiri. Sebab, kita tahu bahwa virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari. Jika seorang WNA yang datang ke Bali dalam beberapa hari saja bisa menjadi sumber imported cases kasus pertama di Indonesia, maka sudah siapkah Yogyakarta menanggapi hal serupa?

Toh, dalam anjurannya, UNWTO sudah mewanti-wanti bahwa pengurangan mobilitas pariwisata dan perdagangan perlu dilakukan untuk kesehatan masyarakat. Sebab secara logis, kesehatan masyarakat secara umum lebih penting daripada sekadar mencari cuan di tengah pandemi global bukan?

Sah-sah saja jika perekonomian lesu, namun betapa tak berperikemanusiaannya jika kebijakan dibuat hanya atas dasar ekonomi semata. Dan tentu mengorbankan kemaslahatan masyarakat yang bisa saja terdampak kesehatannya oleh pandemi Covid-19 yang tak kunjung menemukan ujungnya.

Lantas, logika mana sih yang sebenarnya dipakai oleh para pejabat di negeri ini terkait penanganan Covid-19? Dasar ekonomis atau dasar humanis?


0 Komentar