PBNU Minta Pemerintah Jangan Lembek soal Natuna
Kapal Coast Guard China. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah Indonesia tidak lembek dan tak melakukan negosiasi ihwal kedaulatan teritorial Indonesia. Kendati, China merupakan investor ketiga terbesar di Indonesia.

"Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta, Senin (6/1/2020).

PSI: Pemerintah Harus Maksimal Pertahankan Natuna

Menurut Said Aqil, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara merupakan harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun.

Ia menegaskan, kedudukan laut sangat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Cina, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tapi terdepan.

"Ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera," paparnya.

PBNU juga mendesak negara China berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima.

Pemerintah China secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947.

Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.

Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Kapal-kapal China Tangkap Ikan di Natuna Pakai Pukat Harimau

Filipina sebelumnya telah memperkarakan China atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan China pada 2013.

Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial China atas Laut Selatan China sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. China menolak keputusan tersebut.

Tindakan China menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia.

"Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Cina,” tukasnya.