PDIP Merasa Jadi Korban Framing Politik dalam Kasus Suap Komisioner KPU
Ilustrasi KPK ingin menggeledah kantor DPP PDIP. (Foto: Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai partainya menjadi korban pembingkaian atau "framing" politik dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Ada informasi salah yang diembuskan oknum tertentu dan disebarkan kepada media. Terkait penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, PDI Perjuangan mendukung proses hukumnya berjalan sesuai aturan," kata Andreas di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pakar Pidana Pertanyakan Legalitas Dua OTT KPK

Anggota DPR ini menegaskan bahwa PDIP tidak akan menolerir jika ada pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan partainya dengan menggiring opini seolah-olah Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat dalam perkara dugaan suap yang menyeret Wahyu Setiawan. Dalam konteks saat itu menurut dia, PDIP adalah korban dari framing politik tersebut.

Andreas menjelaskan, salah satu contoh "framing" yang merugikan PDIP adalah rangkaian cerita tidak benar, seolah-olah pada tanggal 8 Januari 2020, Harun Masiku menuju gedung PTIK di Jalan Tirtayasa, dan di sana sudah menunggu Hasto Kristianto.

"Karena fakta sesungguhnya, informasi dari pihak Imigrasi, Harun Masiku sudah keluar dari Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020. Pihak Imigrasi juga menyatakan belum ada catatan bahwa Harun Masiku telah kembali pada 8 Januari atau sampai hari ini," ujarnya.

Terkait penggeledahan, dia mengatakan keinginan penyelidik KPK menggeledah kantor partai akhirnya ditolak karena tidak memiliki alasan dan prosedur jelas, dan tidak ada surat tugas.

Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP.