PDIP Nilai Kesinambungan Pembangunan Tak Perlu dengan Menambah Masa Jabatan Presiden

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ahmad Basarah. (Foto: Liputan6.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai, mewujudkan kesinambungan pembangunan di Indonesia, tidak harus dengan cara penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Karena itu, dia menegaskan, Fraksi PDIP tidak ada urgensi menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Karena bukan dengan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, 4 periode atau seumur hidup," kata Basarah dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menurut dia, kesinambungan pembangunan nasional dapat terwujud apabila Indonesia memiliki haluan negara dalam payung hukum yang lebih kokoh yaitu amendemen UUD 1945.

Hal ini dilakukan bukan hanya dengan UU seperti dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

"Tidak mungkin 260 juta rakyat Indonesia menyampaikan pendapatnya dengan memberikan satu konsepsi haluan negara yang harus dijalankan Presiden karena Presiden tidak boleh diberikan cek kosong dalam melaksanakan pembangunan," ujar dia.

"Karena itu diperlukan asas perwakilan sebagaimana sila keempat Pancasila, yaitu sistemn perwakilan yang dianggap paling representatif untuk menyusun konsepsi haluan pembangunan nasional adalah MPR. Karena MPR adalah lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI," ujarnya.

Basarah mengatakan, urgensi amendemen terbatas UUD 1945 hanya pada pasal 3, berbunyi, wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD lalu diusulkan ditambah prasa kalimat berwenang menetapkan haluan negara.


0 Komentar