Pejabat dan Humas Pemerintah Harus Siap Ditelepon Wartawan 24 Jam, tapi ...
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo (Foto: Inews)

BANJARMASIN, HALUAN.CO - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pejabat pemerintah harus siap ditelepon oleh wartawan 24 jam untuk menyampaikan berbagai program pembangunan tingkat pusat hingga daerah.

"Karena, peran pers sangat penting untuk menjadi penyampai pesan berbagai program kerja pemerintah pusat dan daerah," katanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020), dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020.

Menpan RB mengatakan menegaskan bahwa pemerintah jika membuat program tapi tidak dibantu disosialisasikan oleh media tidak akan berguna.

"Jadi forum seperti ini sangat penting apalagi pemerintah dari mulai presiden sampai kepala desa, kepala pemerintahan, termasuk jajaran TNI Polri, tokoh-tokoh, dan perguruan tinggi memerlukan pers," katanya.

Mantan Mendagri itu juga mengatakan bahwa pers pun membutuhkan pemerintah sehingga kedua pihak harus selalu saling mengisi.

"Termasuk juga pers memerlukan kita, makanya pemerintah hingga tingkat bawah atau kepala Humasnya harus siap ditelepon 24 jam," katanya.

Media jangan terlena

Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) mengatakan, wartawan dan media massa jangan terlena dengan UU 40/1999 tentang kemerdekaan pers.

Soalnya dalam UU itu, tidak pernah diatur secara jelas hukum pers. Hal itu disampaikan Bagir Manan, dalam diskusi Publik KUHP Dalam Perspektif Kemerdekaan Pers, di Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Bagir mengingatkan, insan pers jangan terlalu menikmati kemerdekaan pers tapi lupa mengisi substansi kontennya.

“Seolah-olah jika wartawan dan pers akan diatur oleh hukum, maka wartawan acapkali bangga berlindung di UU Pers yang menyebutkan pers sepenuhnya pengaturan pers oleh pers sendiri. Jika tanpa ada UU pers akan terjadi ‘kebebasan’ menggunakan kekuasaannya. Padahal kekuasaan tanpa batas itu cenderung korup,” kata Bagir Manan yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut.

Meriahkan Hari Pers Nasional 2020, Haluan.co Gelar Lomba Menulis Suara Mahasiswa

Bagir Manan menyebut kemerdekaan pers harus mendapat perhatian, pertama perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan pada pers. Kedua ancaman pidana yang lebih berat.

“Tidak jarang kita kehilangan kemerdekaan pers karena terlalu menikmatinya dan lupa memperjuangkan dan memeliharanya,” ujar Bagir Manan.

Dalam telaahnya, Bagir Manan mencatat ada 19 pasal di KUHP yang dapat menjerat pers ke ranah pidana dari hasil publikasinya yang terkait informasi kepada masyarakat.

Semua pasal itu, adalah peninggalan zaman Belanda, bersifat pasal-pasal karet (haatzai artikelen).

“Walau sebetulnya tidak ada pers delik, namun pers itu rawan terseret kasus pidana sebab tidak ada batasan yang jelas. Mulur mungkret pasal-pasal itu kan bisa ditafsirkan macam-macam.

Misalnya pasal-pasal tentang, penyiaran berita bohong, Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila, Kehormatan, Harkat dan Martabat Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara,” ungkapnya.

Bagir Manan menyarankan agar pers menjaga kemerdekaannya sendiri. Pertama, pers harus sadar sebagai pranata publik. Kedua, pers menjunjung tinggi etika.

Ketiga, perluasan wawasan wartawan agar pers dapat menjadi agen pembangunan, mata publik, pengawas dan public Avant Garde. Keempat, pers harus memiliki hati nuraninya.