Pelaksanaan Perppu 1/2020 Tak Bisa Dipidana, Fungsi DPR dan BPK Apa?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang KSSK. (Foto: Watyutink)

-

AA

+

Pelaksanaan Perppu 1/2020 Tak Bisa Dipidana, Fungsi DPR dan BPK Apa?

News | Jakarta

Selasa, 07 April 2020 09:37 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Anggota DPR Komisi III, Ahmad Yani mengkritik keras Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan virus corona di Indonesia. Perppu ini untuk siapa?

Mengapa Ini Penting:

  • Alih-alih untuk menyehatkan ekonomi, Perppu ini berpotensi hanya memberi keuntungan pada korporasi.
  • Ketentuan dalam Perppu ini rentan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana.

Konteks:

  • Tak tanggung-tanggung, Jokowi mengeluarkan tiga aturan sekaligus khusus penangan corona yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
  • Beleid Perppu tersebut bertujuan memberikan dana tambahan penanganan pandemi virus corona dengan nilai mencapai Rp 405,1 triliun untuk sejumlah stimulus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya.
  • Perppu perlu diritisi karena berpotensi disusupi penumpang gelap yang akan membobol keuangan negara.
  • Pertanggungjawaban maupun transparansi penggunaan anggarana negara menjadi catatan penting dari Perppu ini.
  • Perppu juga membolehkan Bank Indonesia membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana. Menetapkan defisit melampau 3 persen PDB. Yang lebih mengherankan, adanya keringanan pajak untuk korporasi.
  • Catatan penting dalam Perppu 1/2020, masalah pandemi terkesan tidak terlalu penting, tapi yang jadi utamanya penyelamatan ekonomi.
  • Undang-Undang Dasar 1 Ayat 3 berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Apa katanya: "Yang ada di dalam Perppu tindakan hukum pejabat tidak bisa dipidana, perdata dan TUN. Lalu, DPR, BPK, Penegak Hukum tidak punya fungsi dan kewenangan," kata Yani.

Fraksi PAN Ingin DPR Percepat Pembahasan Perppu Covid-19

Poin krusial Perppu: Ketentuan krusial dari Perppu 1/2020 terdapat pada Bab V Ketentuan Penutup Pasal 27 dari ayat 1-3.

  • Ayat 1 menjelaskan, Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
  • Ayat 2 menyebutkan, Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kemenkeku, BI, OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perunndang-undangan.
  • Ayat 3 mengatur, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

0 Komentar