Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Akhirnya Ditunda

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Maket IKN di Kalimantan Timur. (Foto: Ist)

-

AA

+

Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Akhirnya Ditunda

Nasional | Jakarta

Rabu, 15 April 2020 11:39 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah akhirnya menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam video conference pada Selasa (14/4/2020) malam.

Mengapa ini penting: Pernyataan ini bertolak belakang dengan yang disampaikan Juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi tanggal 24 Maret lalu yang menyatakan proses pemindahan IKN baru masih sesuai rencana.

Konteks: Rencanakan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur yang akan dimulai pada tahun ini. Dalam APBN 2020 sudah dianggarkan dana sebesar Rp2 triliun pembangunan tahap awal.

Apa katanya: Luhut menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo masih fokus dalam menanganan COVID-19.

“Kita belum mikir itu mau terus apa nggak, sekarang kita focus sama ini (penanganan pandemic COVID-19 -red),” kata Luhut.

Sumbar Putuskan Hari Ini untuk Ajukan PSBB ke Pemerintah Pusat

Luhut mengaku belum tahu sampai kapan mega proyek pembangunan IKN baru ini akan tertunda. Semua ini masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Pandangan lain:

• Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta presiden untuk menghentikan rencana pemindahan IKN karena bukanlah sesuatu yang mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. "Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Din dalam maklumatnya 4 April lalu.

• Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendesak pemerintah menunda rencana pemindahan (IKN). Anggaran pemindahan IKN harus dialokasikan dulu untuk membantu penanganan COVID-19. "Pemerintah memang telah menyetujui pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, melihat pada penyebaran COVID-19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, pemindahan IKN hendaknya ditunda dulu,” ujar Guspardi, dalam keterangan pers, Senin (6/4/2020).

• Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga pembangunan IKN baru ditunda dan anggaran direalokasikan untuk penanganan dampak COVID-19. "Kita, publik ini berharap alokasi anggaran melawan COVID-19 dan resesi ekonomi itu diutamakan dari realokasi proyek tidak prioritas seperti (IKN) atau infrastruktur lainnya," kata salah seorang pendiri Indef Didin S. Damanhuri, Senin (13/4/2020).

• Komite IV DPD RI meminta pemerintah sebaiknya menunda rencana pemindahan Ibukota negara, agar dananya bisa untuk penanganan COVID-19. “Meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan rencana pemindahan IKN, agar dananya digunakan untuk menangani dampak Pandemi COVID-19,” kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).


0 Komentar