Pembangunan Jalan yang Masuk Lahan Konsensi PT WKS sudah Beres, tak Perlu Ada Portal lagi

BREAKING
NEWS

Pengerjaan jalan yang menghubungkan Desa Delima-Desa Sungai Keruh di Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjabbar, Jambi (Foto: Haluanjambi.co/Edi Harto)

TANJUNGJABUNG BARAT, HALIUAN.CO - Pengerjaan jalan yang menghubungkan Desa Delima-Desa Sungai Keruh di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Jambi sempat mendapat penolakan dari pihak PT. Wirakarya Sakti (WKS/Sinarmas Forestry)

Pasalnya, pembangunan jalan melalui sumber pendanaan APBD 2019 Tanjabbar yang dikerjakan Dinas PUPR setempat, masuk dalam konsesi PT tersebut.

Camat Tebing Tinggi, Dian membenarkan hal itu. Kata Dian, jalan yang dibangun tersebut merupakan lanjutan pekerjaan dari tahun sebelumnya. Menjadi jalan penghubung antar desa yang diusulkan masyarakat melalui pokok pikiran dewan.

“Dengan adanya pembangunan lanjutan, maka jalan yang dibangun pemerintah sekitar 4 km lebih. Jadi yang selama ini masyarakat lewat jalan perusahaan, kini sudah tidak lagi harus melapor di setiap portal,” ujarnya kepada Haluanjambi.co (Haluan Media Grup), Jum’at (6/12/2019).

Dijelaskan Dian, terkait jalan tersebut, ada akses sekitar 350 meter yang masuk dalam areal konsesi PT WKS.

Namun, persoalan ini sempat dimediasikan dengan pihak perusahaan, dan langsung dipimpin Bupati beberapa waktu lalu.

“Sudah clear masalah ini, jadi Dinas PU ajukan pinjam pakai, melalui rekomendasi Gubernur,” kata Camat Tebing Tinggi tersebut.

Tambahnya, tahun depan ada lagi pekerjaan lanjutan sekitar 1,4 km, yang juga masuk dalam kawasan HP.

Soal ini sudah disampaikan ke pemegang izin konsesi, bahwa ada persetujuan untuk pinjam pakai lahan.

“Kalau dibawah lima hektar, gak perlu izin Kemenhut, cukup izin provinsi, untuk pinjam pakai lahan buat bangun jalan. Ini sudah diurus oleh pihak Dinas PUPR, bisa ditanyakan untuk lebih jelasnya,” timpalnya.

Berbeda dengan pernyataan Camat, Kades Delima, Suwono, menegaskan, jika jalan yang membentang dari Delima sampai ke Sei Keruh (Blok B) lebih dari 350 meter itu memang masuk dalam kawasan hutan produksi.

Hal ini diperkuat dengan peta dari Dinas Kehutanan. “Kalau gak salah sekitar 2,5 km itu masuk dalam kawasan hutan produksi,” tutur Kades.

Kades mengakui jika jalan ini adalah usulan dari masyarakat. Soal ada jalan yang dibuat masuk kawasan hutan, Suwono mengaku bukan wewenangnya.

“Dari masyarakat cuma mengusulkan jalan dari Desa Delima ke Sei Keruh. Ada titik yang masuk kawasan, itu bukan wewenang saya,” jelasnya.

Dikatakan dia, dengan adanya jalan penghubung ini, masyarakat tidak lagi repot-repot masuk jalan perusahaan, lantaran sudah ada jalan yang dibangun pemerintah. “Kita berharap dukungannya, karena ini untuk jalan masyarakat,” jelasnya.

Terpisah, Kadis PUPR Tanjabbar melalui Kabid Bina Marga Arif Sambudi membenarkan soal ini. Kata dia, persoalan ini sudah tuntas.

“Udah clear, Memang melalui beberapa kali rapat di kantor bupati dan kunjungan bersama ke lokasi,” kata Arif Sambudi.

Penulis: Budi Harto