Pembebasan Napi Koruptor Harus Penuhi Syarat Hukum dan Pertimbangan Kemanusiaan

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Komisi III DPR Herman Herry. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Rencana Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membebaskan 300 narapidana koruptor untuk mencegah pandemi Covid-19 atau virus corona di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menuai pro dan kontra.

Upaya pembebasan itu akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan revisi PP 99 adalah ranah eksekutif dan merupakan diskresi dari presiden.

Herman tidak mempersoalkan bila upaya pembebasan napi korupsi itu dilakukan atas nama kemanusiaan dalam situasi darurat Covid-19.

Namun politisi senior PDI Perjuangan mengingatkan bahwa pembebasan napi koruptor itu harus mempertimbangkan aspek keadilandan tujuan pemidanaan itu sendiri.

“Terkait napi yang sudah menjalankan dua per tiga masa hukuman yang usia sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat Covid-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan,” ujar Herman, Kamis (2/4/2020).

Legislator Dapil II Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan bahwa bukan hanya napi koruptor yang memenuhi syarat saja yang akan dibebaskan.

Namun, berdasar keterangan Menkumham Yasonna saat rapat kerja dengan Komisi III DPR yang dipimpinnya, Rabu (1/4), ada sekitar 30 ribu hingga 35 ribu warga binaan yang akan dibebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan dan darurat Covid-19.

Herman kembali menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada yang sudah memenuhi persyaratan yang nantinya dituangkan dalam revisi PP 99 tersebut.

"Yang dibebaskan fokus kepada warga binaan berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Jadi semua napi dengan tindak pidana apa pun, asal memenuhi syarat tersebut bisa dibebaskan,” kata politikus berlatar belakang pengusaha ini.

Herman mengapresiasi respons pemerintah terhadap kondisi darurat corona dengan mempertimbangkan bahaya penyebarannya, terutama di lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.

"Fokus utama saat ini adalah mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona dan melindungi rutan dan lapas, yang potensial mengalami pukulan hebat bila terjadi penyebaran virus Corona di sana,” ujarnya.

Yasonna Bebaskan 30 Ribu Narapidana Kasus Kriminal, Napi Korupsi dan Narkotika Menyusul

Menurut Herman, perlu dipahami bahwa World Health Organization (WHO) telah mengingatkan penyebaran Covid-19 melalui droplets. Oleh karena itu, tindakan pencegahan utama yang digalakkan adalah physical distancing, menghindari kerumunan, dan menjaga kebersihan dengan terutama sering mencuci tangan.“Bila menimbang tiga saran utama itu, jelas sudah bahwa lapas merupakan salah satu tempat yang sangat rentan terjadi penularan Covid-19. Sulit membayangkan kerusakan yang ditimbulkan apabila ada warga binaan yang terinfeksi virus ini,” katanya.

Lebih jauh Herman menegaskan bahwa semua terobosan yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, ujar Herman, yang perlu diingat juga adalah bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, atau dikenal dengan istilah salus populi suprema lex esto.

“Saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tetapi mengutamakan keselamatan karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” pungkas Herman.


0 Komentar