Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Berbau Politis
Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Berbau Politis.

JAKARTA, HALUAN.CO - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya sebagai salah satu instrumen DPR RI untuk melakukan kerja-kerja pengawasan dan bukan berbau politis.

“Dari awal harus kita ingatkan kalau nantinya disepakati ada Pansus, ini bukan tujuan politik, tetapi tujuannya untuk membantu dan mengawal penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya," kata Arsul Sani, Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi III DPR RI dalam pernyataannya kepada awak media di Gedung DPR, Jumat (10/1/2020).

Secara komprehensif, politisi PPP ini mengajak semua pihak untuk merujuk pada Undang-Undang MD3, guna melihat persoalan mana yang perlu dibahas oleh Pansus.

Menurut dia, pada dasarnya tidak ada ukuran besar-kecil kasus dalam pembentukan Pansus, terutama kasus yang membelit perusahaan pelat merah yang diduga menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun tersebut.

“Tapi kalau melihat spektrum kasus yang menyangkut Jiwasraya, memang yang paling tepat menurut saya menggunakan Pansus, karena di sana ada hal-hal yang merupakan kewenangan lintas komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya,” ungkap Arsul.

Setidaknya, menurut dia, terdapat sejumlah AKD yang berwenang menyelidiki permasalahan keuangan Jiwasraya ini, yakni Komisi VI yang membidangi BUMN, Komisi XI dengan scope keuangan, hingga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

“Di sana ada aspek hukum, penegakan hukum yang merupakan kewenangan Komisi III untuk melakukan pengawasan,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Meski rencana pembentukan hingga saat ini masih dalam pembahasan informal, Arsul menghormati sesama politisi dan fraksi lain yang ingin menggagas terbentuknya Pansus.

“Nanti kita lihat materi Pansus itu diusulkan ya, minimal oleh 25 lebih anggota dari 1 fraksi, nanti kan kita lihat. Tetapi sikap awal PPP, kita tidak alergi terhadap Pansus itu, artinya terbuka untuk menerima Pansus itu,” tutup Arsul.

Titik Terang

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengapreasiasi kinerja BPK yang menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap perusahaan asuransi plat merah itu yang telah mengarah ke titik terang terhadap kemelut keuangan Jiwasraya.

Berdasarkan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK dalam kurun waktu 2010-2019, terungkapkan penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya karens kesalahan mengelola investasi dalam perusahaan.

“BPK sebagai lembaga keuangan pemerintah sudah diminta khusus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus Jiwasraya. Saya tentu mengapresiasi kinerja dari teman-teman BPK, temuan itu akan menjadi sumber valid yang akan membantu penyelidikan lebih lanjut terhadap penyelidikan kasus Jiwasraya,” kata Anis, Jumat (10/1/2020).

Pemeriksaan yang dilakulan BPK itu atas permintaan Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPRXI/2019 tertanggal 20 November 2019.

“Temuan BPK menguatkan bahwa penyimpangan sudah terjadi sejak lama bahkan sejak 2006. Kemudian BPK juga sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada 2018. Tentu ini akan berdampak signifikan, mengingat rentang waktu temuan BPK, tetapi masyarakat perlu mengetahui dengan benar dan dengan jelas mengenai kasus ini,” kata politisi PKS ini.