Pemberantasan Penyakit Era Awal Suharto
Suharto

Ketika Suharto menjabat presiden, pemberantasan penyakit menjadi salah satu isu pokok. Beberapa penyakit seperti pes tidak ditemukan lagi pada era Orde Baru.

SETELAH era Sukarno, pemberantasan penyakit semakin mendesak. Pada era selanjutnya, tepatnya ketika Suharto menjabat presiden pada 1966-1975, pemberantasan penyakit menjadi salah satu isu pokok.

Menurut Buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Ditjen P3M) yang dibentuk pada era Sukarno baru benar-benar bisa menjalankan tugas di awal periode Orde Baru.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang, pemberantasan penyakit menular langsung, epidemiologi dan imunisasi, serta sanitasi.

Pada era Pembangunan Nasional (Pelita), pemberantasan penyakit menular ditujukan untuk mematahkan rantai penularan. Caranya, menghilangkan sumber atau pembawa penyakit; mencegah adanya hubungan dengan penyebab penyakit; dan memberi kekebalan kepada penduduk.

Ada pun pertimbangan dari hal tersebut: pertama, terkait perjanjian luar negeri seperti International Health Regulation (IHR) yang dituangkan dalam Undang-Undang Karantina (cacar, kolera, dan pes).

Kedua, penyakit yang menjadi masalah kesehatan rakyat telah diketahui cara efektif pemberantasannya. Contohnya seperti malaria, tuberkolosis, kusta, frambusia, dan penyakit kelamin. Ketiga, penyakit lain yang timbul sebagai wabah diperlukan pengambilan tindakan, contohnya seperti penyakit antraks, demam berdarah, dan penyakit lain yang memerlukan survei, studi, dan percobaan pemberantasan untuk menyiapkan cara penanggulangannya.

Beberapa upaya pemberantasan penyakit dilakukan dengan beberapa cara di daerah, yakni penelitian terhadap keadaan penyakit dan pola penyebarannya; pembangunan unit pengamatan; pemeriksaan laboratorium; dan kekarantinaan dengan cara meningkatkan pencegahan masuk atau keluarnya penyakit menular ke atau dari luar negeri.

Kemudian, pemerintah juga melakukan upaya hygiene dan sanitasi dengan cara perbaikan persediaan air minum pedesaan dalam usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit—seperti kolera; mendidik masyarakat untuk membiasakan diri hidup higienis.

Pada praktiknya, pemerintah melakukan pemberantasan untuk beberapa penyakit secara kuratif, antara lain malaria, demam berdarah, filariasis dan schistosomiasis, rabies, tuberkolosis, pes, kolera, frambusia, kusta, cacar, dan penyakit kelamin.

Beberapa penyakit seperti pes tidak ditemukan lagi pada era Orde Baru. Namun, sebagian penyakit muncul kembali.

Pada penyakit malaria, Depkes masih tetap berjaga-jaga dengan melakukan penyemprotan DDT Spraying terhadap 8,6 juta rumah di sumber penularan. Kemudian, pengobatan terhadap 32,6 juta penderita, dan melatih puluhan ribu tenaga pemberantasan malaria.

Pada penyakit demam berdarah, Depkes melakukan pemberantasan penyakit dengan tiga cara, yakni surveillance, pengobatan penderita, dan pemberantasan.

Di bidang surveillance, pemerintah daerah bisa melaporkan kasus demam berdarah ke pemerintah pusat. Tercatat, ada12 provinsi melaporkan adanya penderita demam berdarah. Merespon itu, Depkes melakukan survei vector terhadap 20 kota di 12 provinsi.

Vaksinasi Solusi Jangka Panjang Atasi Corona

Sementara, di bidang pemberantasan, Depkes melakukan kegiatan penyemprotan menggunakan malathion; percobaan aplikasi abate terhadap 115 ribu rumah; dan peniadaan sarang nyamuk melalui penyuluhan kesehatan terhadap 2,4 juta rumah.

Pemberantasan cacar pun masih berlanjut pada era Orde Baru. Depkes mengambil kebijakan peningkatan pengamatan dan pemberian kekebalan penyakit cacar kepada sepertiga penduduk Indonesia.

Selain itu, Depkes juga mengambil kebijakan lain dengan ikut serta dalam Global Smallpox Program (SEP) tahun 1967. Dari situ, pemberantasan terus dilakukan sesuai dengan program tersebut. Alhasil, Indonesia berhasil dinyatakan bebas cacar oleh World Health Organization (WHO) pada 25 April 1974.

Pada perkembangan selanjutnya, mulai merebak penyakit kelamin. Merebaknya penyakit ini diketahui ketika Depkes melakukan testing di 139 kabupaten pada 1973-1974. Hasilnya, Depkes menemukan 100 ribu penderita penyakit kelamin.

Dalam upaya memberantas penyakit ini, Depkes menggunakan kebijakan melaksanakan penyuntikan seminggu sekali; meningkatkan pendidikan kepada masyarakat tentang penyakit kelamin; dan mengembangkan cara pemberantasan gonorrohoea.

Tak hanya sekadar pemberantasan penyakit, Depkes juga mulai melakukan pencegahan penyakit yang selang berlangsung pada masa itu melalui epidemiologi dan karantina, serta hygiene dan sanitasi.

Pada epidemiologi dan karantina, Depkes melakukan beberapa kegiatan seperti penyempurnaan dalam sistem pelaporan pada Mei 1975; pemberian vaksinasi cacar dan BCG kepada sekitar 8 juta anak dalam memberantas penyakit cacar dan tuberkolosis paru-paru; lalu penyempurnaan tiga kantor Dinas Kesehatan Pelabuhan (DKP). Penyempurnaan kantor tersebut dilakukan dengan penyediaan alat-alat medik, hygiene dan sanitasi di delapan DKP, dan peningkatan usaha karantina haji.

Sementara untuk hygiene dan sanitasi, Depkes melakukan pencegahan pencemaran lingkungan di sepuluh kotamadya dan provinsi; pengangkatan 85 tenaga pemilik kesehatan dan 245 sanitarian; lalu mengadakan lokakarya pengurusan dan pemeliharaan sarana air minum pedesaan yang diikuti 30 orang dan 13 provinsi. (AK)


0 Komentar