Pemerintah Bakal Denda Rp100 Juta bagi Warga yang Nekat Mudik

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Petugas sedang mengamankan pelaksanaan PSBB di salah satu terminal di DKI Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Pemerintah Bakal Denda Rp100 Juta bagi Warga yang Nekat Mudik

Nasional | Jakarta

Rabu, 22 April 2020 09:01 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempersiapkan aturan mengenau pembatasan di sektor transportasi, termasuk sanksinya, menyusul larangan melakukan mudik dari Presiden Joko Widodo bagi semua masyarakat Tanah Air. 

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, sanksi yang bisa diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Mengapa ini penting: Aturan dan sanksi dikeluarkan pemerintah agar larangan mudik bagi seluruh warga bisa efektif dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Bisa diambil dari sana (Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020) malam.

Konteks: Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran Idulfitri. Larangan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Sanksi berat disiapkan: Selain sanksi ringan dengan meminta pemudik putar balik kembali, Kemenhub juga bakal memberikan sanksi berat sebagaimana tertuang dalam pasal 93, yakni kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.

Efektif 24 April: Payung hukum resmi untuk pemberian sanksi larangan mudik belum selesai dirampungkan. Namun, aturan ini bakal dikebut sehingga bisa selesai dan berlaku pada 24 April 2020.

"Larangan mudik efektif terhitung Jumat, 24 april 2020. Ada sanksi-sanksinya tapi sanksi efektif 7 Mei," kata Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Resmi Larang Semua Warga Mudik

Berlaku untuk wilayah PSBB:

• Larangan mudik ini berlaku untuk wilayah Jabotabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah COVID-19.

• Larangan mudik itu nantinya tidak membolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek.

"Namun logistik masih dibenarkan, masih juga diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal dengan istilah aglomerasi," ungkap Luhut.


0 Komentar