Pemerintah Belum Revisi Perpres JKN, Iuran BPJS Naik 100 Persen Masih Berlaku

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Iuran BPJS Kesehatan. Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah, ternyata belum merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Hal ini menyebabkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menggunakan kenaikan, iuran 100 persen, kelas III Rp 42 ribu, kelas II Rp 110 ribu dan kelas I Rp 160 ribu.

Padahal telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang naik 100 persen diberlakukan pada 1 Januari 2020 menjadi tidak berlaku kedepannya. Pembatalan kenaikan iuran itu mulai berlaku sejak putusan MA itu dibuat, yakni pada 27 Februari 2020. Artinya, iuran BPJS kesehatan kembali pada iuran lama. Iuaran kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan, iuran kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan, dan iuran kelas I sebesar Rp 80.000 per bulan.

Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) Hery Susanto menganggap, pemerintah tidak mematuhi putusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran 100 persen BPJS Kesehatan.

"Harusnya iuran lama efektif berlaku sejak putusan MA terbit, namun ini tidak, iuran bulan Maret lalu peserta membayar masih tarif 100 persen, masa April 2020 iuran masih belum berubah sesuai putusan MA," kata Hery di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurut Hery, selain harus segera merevisi Perpres Jaminan Kesehatan mengikuti putusan MA, pemerintah juga pernah menyatakan akan menanggung biaya pasien Corona menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya, menyatakan, pemerintah akan menyiapkan revisi Perpres soal jaminan kesehatan untuk mengatasi masalah corona. "Nantinya, biaya perawatan pasien yang positif virus Corona akan ditanggung oleh APBN dan BPJS Kesehatan secara bersama," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang dilakukan melalui video konferensi, Rabu (18/3/2020) lalu.

Namun, di waktu yang berbeda Presiden Joko Widodo malah menyatakan penanganan pasien Corona meminta Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota ikut menanggulanginya.

Iuran BPJS Batal Naik, Ini Kata Komunitas Pasien Cuci Darah

"Kita tahu bahwa BPJS Kesehatan hingga saat ini masih punya hutang belasan triliun rupiah ke banyak RS dan faskes se Indonesia, intinya defisit, presiden minta BPJS Kesehatan dan pemda ikut menanggung biaya pelayanan pasien Corona, itu RS di daerah sudah pada teriak minta donasi atasi Corona, bagaimana pelayanan kesehatan publik ini akan membaik jika simpang siur begini," pungkasnya.


0 Komentar