Pemerintah Cabut Sementara Bebas Visa Bagi Warga Negara China

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Visa. (Foto: istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah mencabut bebas visa bagi warga negara China yang akan berkunjung ke Indonesia.

Penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara China itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Yasonna pada 5 Februari 2020.

Langkah tersebut diambil pemerintah upaya mencegah masuknya virus corona yang berasal dari wilayah Wuhan, China ke Indonesia.

Berdasarkan pengumuman WHO bahwa virus corona itu sudah menjadi wabah internasional, maka Indonesia melakukan pembatasan terutama adalah pergerakan warga negara Tiongkok maupun warga negara lain yang pernah singgah, pernah berkunjung (ke Tiongkok) dalam kurun waktu 14 hari sebelum dia masuk ke Indonesia," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, Kamis (6/2/2020).

Dalam Permenkumham itu disebutkan bahwa ketentuan penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa diberikan kepada warga negara China dan orang asing dari negara China yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah China dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

Misalnya pada hari ini masuk, dilihat rekam jejaknya, dalam 14 hari ke belakang apa pernah ke China apa tidak?

K"alau misalnya dia langsung berangkat dari China, sudah otomatis ditolak. Kalau misalnya dia masuk dari tempat lain tetapi dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dia sudah pernah ke China juga akan ditolak," ujar Arvin.

Pemberian kurun waktu 14 hari itu disesuaikan dengan ketentuan rentang masa inkubasi terkait virus corona.

Permen itu juga mengatur mengenai ketentuan izin tinggal keadaan terpaksa. Izin tersebut dapat diberikan kepada warga negara China yang telah memenuhi sejumlah ketentuan.

Pertama, adanya wabah virus corona yang ditetapkan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kedua, tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Indonesia.

Bagi warga negara China yang ingin mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa, dapat melalui permohonan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WNA tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada 5 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.


0 Komentar