Pemerintah Diminta Segera Putuskan Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia. (Foto: Ist)

-

AA

+

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

Nasional | Jakarta

Kamis, 16 April 2020 12:58 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk segera memutuskan pemberangkatan calon ibadah haji Indonesia tahun ini dan tidak perlu menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Mengapa ini penting: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tidak hanya sebatas menunggu kebijakan Arab Saudi, tapi juga menyangkut kesiapan pemerintah yang saat ini menghadapi virus corona.

Konteks: Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memutuskan apakah akan menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.

Meski belum ada keputusan itu, pemerintah tetap melakukan persiapan. Sebanyak 156 hotel di Mekkah dan 28 hotel di Madinah telah siap menampung jemaah Haji asal Indonesia, termasuk kebutuhan konsumsi jemaah selama berada di tanah suci.

Kementerian Agam juga telah menyiapkan tiga skenario. Pertama, haji tetap dilaksanakan dengan kuota normal. Kedua, Haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan kuota. Ketiga, Haji dibatalkan sama sekali.

Apa katanya: “Terkait COVID-19, kita tidak bisa menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi juga harus memperhatikan kesiapan pemerintah kita sendiri. Apakah calon jemaah haji sudah bebas COVID-19,” ujar Ace dalam RDP secara virtual Komisi VIII dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu (15/4/2020).

Paling lambat pemerintah diminta memtuskannya pada pertengahan bulan puasa nanti. Dalam memutuskan kebijakan itu Kemenag perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Mengapa harus segera diputuskan:

• Jangan sampai terjadi seperi kasus penyelenggaraan umrah bulan April lalu. Saat itu di Indonesia belum ada orang yang positif COVID-19 tetapi Arab Saudi memutuskan untuk menyetop umrah.


• Mayoritas calon jemaah Haji (CJH) Indonesia berusia 50 tahun ke atas. Karenanya, pemerintah harus memperhatikan kesiapan jemaah karena orang dengan usia lanjut rentan terkena COVID-19.

Pandangan lain: Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP Selly Andriany Gantina mengapresiasi kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama yang dengan cepat menyiapkan langkah antisipasi terbaik jika ibadah haji tahun 2020 ini dibatalkan.

Terjebak Lockdown di Sejumlah Negara, Ada WNI Sudah Tak Miliki Uang

Salah satu opsinya adalah mengembalikan uang jemaah jika penyelenggaraan ibadah haji batal.

Pengembalian uang calon jemaah itu dituangkan dalam kesimpulan rapat yang dipimpin Ketua komisi VIII Yandri Susanto.

"Kami tegaskan bahwa tidak benar dana para calon jemaah haji dipakai untuk penanggulangan wabah COVID-19. Karena dana tersebut menjadi hak penuh para calon je maah yang akan berangkat ke tanah suci," Yandri, Kamis (16/4/2020).


0 Komentar