Pemerintah Perlu Perhatikan Rekomendasi Koalisi Lawan Corona Jelang Penerapan PSBB Besok

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Pengendara mobil sebelum pembatasan aktivitas yang akan dimulai besok . (Foto: Haluan.co/Fajar AM))

-

AA

+

Pemerintah Perlu Perhatikan Rekomendasi Koalisi Lawan Corona Jelang Penerapan PSBB Besok

Megapolitan | Jakarta

Kamis, 09 April 2020 15:04 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Jumat (10/4/2020) besok, pemerintah akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Mengapa ini penting: Koalisi Lawan Corona berpendapat bahwa pelaksanaan PSBB harus berdasarkan Permenkes No 9 /2020, Pasal 13 diantaranya, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, serta pembatasan moda transportasi.

“Pengecualian diberikan, diantaranya, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan,” kata Juru bicara Koalisi Lawan Corona Nukila Evanty kepada Haluan.co.

Konteks:

  • Beberapa aparatur pemerintah tidak kompeten dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta lemahnya response terhadap akses informasi kesehatan dan social safety nets ( jaring pengaman sosial).
  • Data serta skema untuk mendapatkan BLT, PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT) atau pun kartu prakerja, semua tidak jelas.

Kesalahan pemerintah:

  • Fungsi advokasi dan sosialisasi yang melekat pada pemerintah malah berkurang, disikapi dengan ketidak pantasan bahkan kepanikan berpikir.
  • Tuntutan kelompok UMKM kepada Presiden Joko Widodo ditanggapi dengan "salahkan saja Corona " oleh salah satu juru bicara kepresidenan.
  • Juru bicara Kementerian Kesehatan menyalahi orang miskin sebagai seolah-olah penyebar virus corona. Sangat tidak pantas.
Ini Daftar 10 Jenis Angkutan yang Jadi Prioritas saat PSBB di Jakarta

Tuntutatan Koalisi Lawan Corona:

  • Pemerintah harus perhatikan kelompok rentan, serta pekerja informal yang belum mendapatkan tempat dalam akses kesehatan termasuk mendapatkan masker serta mendapatkan tempat dalam social safety nets.
  • Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan APD untuk petugas kesehatan, serta memastikan kesehatan dan nutrisi yang cukup bagi tim medis.
  • Pemerintah harus kembali ke UU 6/2018 tentang Kekrantinaan Kesehatan dalam hal pendanaan penanganan virus Corona.
  • Pasal 79 UU Kekarantinaan Kesehatan, pendanaan kegiatan Kekarantinaa Kesehatan bersumber dari APBN, APBD, atau masyarakat.
  • Segera alokasikan dana desa untuk penanganan wabah corona.
  • Pemerintah jangan lagi meminjam ataupun berhutang ke luar negeri.
  • Pemerintah segera mensosialisakan secara tranparan setiap progress yang dilakukan serta menyiapkan cost and benefit analysis.
  • Jika nanti ada kemungkinan terburuk segera lockdown seperti yang telah dilakukan beberapa negara.

0 Komentar