Pemerintah Tolak Jiwasraya Dipansuskan, HNW: Saya Jadi Curiga
Kementerian menolak DPR bentuk Pansus Jiwasraya (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) curiga ketika Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menolak kasus Jiwasraya masuk dalam ranah Panitia Khusus (Pansus) DPR.

"(Jubir) Kementerian BUMN tolak Jiwasraya 'dipansuskan'. Tapi apakah beliau punya hak konstitusional untuk menolak hak DPR?" kata HNW di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

"Justru penolakan ini malah mencurigakan dan insya Allah makin semangat untuk bikin Pansus agar bisa usut secara tuntas dan komprehensif," kata Wakil Ketua MPR ini.

Kasus Jiwasraya di Atas Rp1 Miliar Harusnya Ditangani KPK Bukan Kejagung

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga seperti dilansir dari CNBC Indonesia kembali menolak Pansus yang diusulkan beberapa politisi lintas fraksi di DPR. Alasannya, saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung.

"Kami harap nggak usah, jadi ramai. Kami toh bisa dipanggil tiap saat oleh DPR. Kalau proses ini nggak jalan boleh lah ada. Tapi ini kan lagi jalan, biarlah jalan dengan baik dan dipantau dengan mekanisme normal. BPK baik, jaksa baik, bisnis juga baik, ini baik semua," katanya di kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/1/2020).

"Namun jika pemeriksaan tidak berjalan dengan baik, maka opsi pembentukan pansus bisa saja dilakukan. Itu pun dengan banyak pertimbangan lain, misal pemeriksaan mulai buntu. "Kalau nggak jalan, baru (dibentuk), di situlah penting," sebutnya.