Pemprov dan DPRD Jambi Sepakati Penyesuaian Anggaran APBD Rp 211 Miliar untuk Penanganan COVID-19
Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Jambi menyepakati realokasi atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 (Foto: Budi Harto)

JAMBI, HALUAN.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan DPRD Jambi menyepakati realokasi atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tahap kedua sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk tahap pertama sudah dianggarkan Rp 11 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 211 miliar.

Mengapa ini penting: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing, termasuk di Provinsi Jambi.

Konteks: Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk menangani COVID-19 di 34 provinsi, selain telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19. Karena itu, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan APBD-nya

Apa katanya: Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

"Sudah kita laporkan kemarin (Kamis, 9/4/2020), kita masih ploting keseluruhan Rp200 M, belum dirincikan untuk kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial," ujar Sudirman, Rabu (15/4/2020).

Program penanganan:

  • Bidang kesehatan.
  • Dampak ekonom.i
  • Jaringan pengamanan sosial.
  • Industri kecil dan UMKM.
  • Lainnya yang diutamakan insentif tenaga medis dan dokter.
Penyesuaian APBD Diperpanjang, Pemda yang Bandel Penyaluran DAU/DBH akan Ditunda atau Dibatalkan

Peruntukan tentatif: Penyesuaian anggaran Rp 200 miliar APBD Jambi itu, akan dipergunakan untuk empat bulan ke depan. Kesepatan tersebu Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPRD Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jambi.

  • Untuk rincian per sektor terkait anggaran dana yang disepati untuk penanganan masih tentatif.
  • Diperlukan verifikasi ke OPD Pemprov terkait data penerima bantuan kepada kabupaten/kota.
  • Hal ini untuk hindari yang sudah dapat dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

"Jadi karena itu, kita tak bisa langsung final berapa pembagian angka Rp200 M ini, ” ujar Sudirman.

Pendataan kebutuhan:

  • Dinas Kesehatan tengah mendata kebutuhan rumah sakit.
  • Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perkebunan yang mengkoordinasikan dengan daerah tentang data jaringan pengamanan sosial dan dampak ekonomi.

"Untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) memang belum ada, dan RKB resmi nanti akan disiapkan juga dalam minggu depan, karena data by name by address juga sudah ada tinggal koordinasi saja," kata Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Jambi, Sudirman.

Penulis: Budi Harto


0 Komentar