Pemuda Muhammadiyah Kecam Sikap Represif China ke Muslim Uighur

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Muslim Uighur di China (Foto: AFP)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemuda Muhammadiyah mengecam pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut ormas Islam di Indonesia bungkam menyikapi penindasan muslim Uighur karena disuap oleh Cina.

Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menganggap, pemberitaan tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah maupun NU disatu sisi.

"Pada sisi yang lain dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar Ormas seperti Muhammadiyah dapat lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas muslim Uighur," kata Razikin dalam keterangannya, Senin (16/12/2019).

Menurut dia, pemerintah China sekarang ini sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa China.

Namun, tegas Razikin, pemerintah China justru melanggar HAM terhadap etnis Uighur. Karena, Cina tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.

"Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya," papar dia.

Dikatakan Razikin, kebijakan pemerintah China dalam membangun nasionalismenya, lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represif dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.

Apalagi, diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan "identitas baru" sebagai bangsa China.

Sementara, tutur dia, identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.

Pelanggaran yang lain yang dilakukan pemerintah China, kata Razikin, ialah mengenai hak-hak esensial Muslim Uighur. Diantaranya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.

Rentetan represif dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.

"Kami bisa memahami bahwa, semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah China," tudingnya.

Oleh sebab itu, kata Razikin, pemerintah China menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur.

"Itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena itu kami sangat mengecamnya," tandasnya.


0 Komentar